Sukur Nababan: DPP Akan Proses Ahok Jika Daftar Lewat PDIP

Sukur NababanJakarta – PDIP tidak akan mendukung incumbent Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bila maju melalui jalur independen di Pilkada DKI Jakarta.Ketua DPP PDIP Ir Sukur Nababan menegaskan pihaknya hanya memproses bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang melakukan pendaftaran di DPD dan DPP.

“Kalau dia (Ahok) mendaftar ya kita proses, semua tokoh yang mau ya harus lewat DPP dan DPD,” kata Sukur di kantor Tribunnews.com, Jakarta, Senin (25/4/2106). Ia mengingatkan Mantan Walikota Solo Joko Widodo melakukan pendaftaran untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta di Pilkada. Lanjutkan membaca “Sukur Nababan: DPP Akan Proses Ahok Jika Daftar Lewat PDIP”

Ini Alasan Kubu Agung Banding Putusan PTUN yang Menangkan Ical Cs

AgungJakarta – Golkar kubu Agung Laksono memastikan akan banding atas putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Aburizal Bakrie (Ical) cs. Ada 5 alasan kubu Agung merasa putusan itu harus dibawa ke tingkat banding.

“Menurut saya hakim ini keterlaluan karena sengketa antara ARB dan AL sudah diselesaikan dan diputus di MPG, baru Menkum HAM menerbitkan SK pengesahan,” kata Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, Senin (18/5/2015).

Berikut 5 alasan banding putusan tersebut menurut Ace Hasan:

(1) Bahwa hakim telah memutuskan sesuatu putusan yang melampaui batas kewenangannya, yaitu menyatakan bahwa hasil Munas Riau 2009 sah untuk memimpin Partai Golkar. Sesungguhnya hakim PTUN tidak berwenang menyatakan SK hasil Munas Riau yang berlaku. Hanya MPG dan Pengadilan Negeri yang berwenang. Kewenangan PTUN adalah hanya mengadili SK tanggal 23 maret 2015. Lanjutkan membaca “Ini Alasan Kubu Agung Banding Putusan PTUN yang Menangkan Ical Cs”

PTUN Jakarta Menangkan Kubu Ical

YorrisJakarta – PTUN Jakarta mengabulkan gugatan kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan membatalkan SK Menkum HAM kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol. Apa kata Waketum Golkar hasil Munas Ancol Yorrys Raweyai?

“Biasa saja. Sekarang begini, itu kan tergugatnya itu kan Menkum HAM. Kami hanya tergugat intervensi, karena terkena dampak. Yang jadi leadingnya Negara. Tadi Menkum sudah mengatakan dia banding. Kita ikuti saja proses banding itu,” kata Yorrys saat dihubungi, Senin (18/5/2015).

Yorrys mengatakan pihaknya sudah memprediksi hasil pengadilan yang memenangkan gugatan Ical ini. Dia mengatakan urusan penyelesaian sengketa Golkar tak serta merta berakhir dengan putusant tersebut. “Urusannya masih bakal panjang. Siapapun yang kalah pasti akan banding. Kalaupun tadinya kita yang menang, Ical juga pasti banding kan? Ini sekarang yang kita lihat proses pilkada ini,” ujar Yorrys dengan nada tenang.

Tak hanya membatalkan SK Menkum HAM, PTUN Jakarta juga mengembalikan kepengurusan Golkar ke hasil Munas Riau 2009. Kepengurusan hasil Munas Riau pula yang diputuskan PTUN Jakarta boleh mengikuti pilkada. “Itu nggak bisa, yang berhak mengeksekusi itu Menkum HAM, bukan pengadilan,” ujar Yorrys. (Detik)

Menteri Yasonna Nilai Hakim Gugatan Golkar Salahi Wewenang

HakimJakarta — Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai hakim pemutus gugatan Partai Golkar atas SK Menkumham telah menyalahi wewenang. Hakim tak hanya memutuskan SK Menkumham tetapi juga menilai putusan Mahkamah Partai Golkar.

“Nampaknya hakimnya terlalu bersemangat. (Seharusnya hakim) hanya (memutus) soal SK Menkumham tanggal 23 Maret itu, tidak merembet kemana-mana. Apa sudah sesuai dengan keputusan Mahkamah Partai atau tidak,” ujar Yasonna ketika dihubungi CNN Indonesia, Senin (18/5).

Yasonna menjelaskan, Hakim Teguh tidak memberi pertimbangan yang cukup terhadap saksi yang diajukan pemerintah. Selain itu, ia menegaskan, Pengadilan Tata Usaha Negara tak seharusnya menilai keabsahan putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG). Lanjutkan membaca “Menteri Yasonna Nilai Hakim Gugatan Golkar Salahi Wewenang”

Kembali Bersidang di PTUN, Kubu Agung dan Ical Siap Adu Ahli Hukum

GolkarJakarta – Setelah sempat mengeluarkan putusan sela yang menunda pemberlakuan SK Menkum HAM, PTUN akan kembali menyidangkan sengketa kepengurusan Golkar hari ini. Pengurus Golkar kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie mempersiapkan sejumlah ahli hukum untuk menjadi saksi dalam persidangan kali ini.

Kubu Ical akan menghadirkan 3 orang saksi ahli. Salah satunya ialah mantan hakim agung Prof Laica Marzuki.

“Hari ini mendengarkan keterangan ahli dari penggugat, Prof Laica Marzuki, Dr Margarito Kamis dan Dr Irman Putra Sidin,” kata kuasa hukum kubu Ical, Yusril Ihza Mahendra, kepada detikcom, Minggu (19/4/2015).

Laica yang juga mantan hakim konsitusi ini diminta untuk menerangkan putusan Mahkamah Partai Golkar ke majelis hakim PTUN. Hingga saat ini, kubu Ical berkukuh bahwa hakim Mahkamah Partai Golkar tidak memenangkan kubu manapun. Lanjutkan membaca “Kembali Bersidang di PTUN, Kubu Agung dan Ical Siap Adu Ahli Hukum”

Usai Rebutan Ruang Fraksi, Kubu Ical Kembali Geser Pendukung Agung di DPR

Jakarta – Kesepakatan perdamaian antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie (Ical) usai kisruh perebutan ruang Fraksi Partai Golongan Karya di DPR pada 30 Maret 2015 gagal mendamaikan kedua belah pihak. Pekan lalu Fraksi Partai Golongan Karya kubu Ical menggeser pendukung Agung yang duduk di sejumlah komisi dan alat kelengkapan DPR strategis.

Setelah Zainuddin Amali, Yayat Biaro dan Adies Kadir, kini kubu Ical juga menggeser Fayakhun Andriadi, Meutya Viada Hafid dan Dave Laksono. Surat rotasi tiga pendukung Agung itu diterbitkan pekan lalu.

Surat bernomor SJ 00 287/FPG/DPRRI/IV/2015 tertanggal 9 April 2015 itu ditandatangani oleh Ketua Fraksi Golkar kubu Ical Ade Komaruddin dan Sekretaris Fraksi Bambang Soesatyo.

Surat tersebut ditujukan kepada pimpinan DPR. “Perihal pergantian penetapan nama-nama anggota komisi-komisi dan Badan dari Fraksi Partai Golkar DPR RI karena sesuatu hal, maka dengan ini kami beritahukan bahwa terjadi perubahan penempatan anggota di komisi-komisi dan badan-badan dari Fraksi Partai Golkar DPR RI,” demikian bunyi surat tersebut seperti dikutip detikcom, Senin (13/4/2015). Lanjutkan membaca “Usai Rebutan Ruang Fraksi, Kubu Ical Kembali Geser Pendukung Agung di DPR”

Susunan Lengkap Pengurus Inti PDIP

MegawatiSanur – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengumumkan jajaran pengurus inti PDIP. Ada 26 pengurus inti yang ditugaskan mendampingi kepemimpinan Megawati lima tahun ke depan.

Susunan pengurus inti PDIP dibacakan Megawati di arena Kongres IV PDIP di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Jumat (10/4/2015). Sejumlah nama baru masuk dalam jajaran pengurus inti PDIP, termasuk putra kedua Mega yang kerap disebut sebagai satria piningit, Prananda Prabowo.

Berikut susunan lengkap pengurus PDIP :

1. Ketua Umum : Megawati Soekarno Putri
2. Ketua bid Kehormatan Partai : Komarudin Watubun
3. Ketua bid Pemenangan Pemilu : Bambang Dwi Hartono (Bambang DH)
4. Ketua bid Ideologi dan Kaderisasi : Idham Samawi
5. Ketua bid Keanggotaan dan Organisasi : Djarot Syaiful Hidayat Lanjutkan membaca “Susunan Lengkap Pengurus Inti PDIP”