Tujuh Anggota DPRDSU Divonis

Jakarta – Tujuh anggota DPRD Sumatera Utara (DPRDSU) periode 2009-2014 dijatuhi hukuman (vonis) penjara karena terbukti menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Enam orang di antaranya divonis empat tahun pen­jara. Semen­tara satu orang lainnya divonis enam tahun penjara.

Terdakwa kasus suap DPRD Sumut (dari kiri) Elezaro Duha, Pasiruddin Daulay, Fahru Rozi, dan Musdalifah

Enam orang yang divonis empat ta­hun penjara adalah anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sumut 2009-2014 Pasiruddin Daulay, anggota fraksi Partai Hanura DPRD Sumut 2009-2014 Elezaro Duha, ang­gota fraksi Partai Demokrat DPRD Su­mut 2009-2014 Tahan Manahan Pang­­gabean, anggota fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut 2009-2014 Tunggul Sia­gi­an, anggota fraksi PDI-Perjuangan DPRD Sumut 2009-2014 Fahru Rozi, anggota fraksi DPRD Su­mut 2009-2014 Taufan Agung Ginting. Lanjutkan membaca “Tujuh Anggota DPRDSU Divonis”

Dua Terdakwa Korupsi Patung Yesus Masing-masing Divonis 15 Bulan Penjara

Medan – Murni Alan Sinaga dan Sondang M Pane terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembuatan patung Yesus di perbukitan Siatasbarita, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Proyek tersebut bernilai Rp 6,2 miliar yang bersumber dari APBD Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2013.

Perbuatan keduanya melanggar Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Lanjutkan membaca “Dua Terdakwa Korupsi Patung Yesus Masing-masing Divonis 15 Bulan Penjara”

Rinawati Sianturi Diperiksa KPK

MEDAN – Terkait dugaan suap persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Provinsi Sumut tahun 2012 dan persetujuan Perubahan APBD Sumut tahun2012/2013 serta penolakan penggunaan hak interpelasi oleh anggota DPRD Sumut, KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa anggota dan mantan anggota DPRD Sumut di Ruang Aula Benteng Huraba Brimobdasu di Jalan KH Wahid Hasyim, Medan Baru, Kamis (19/11) pagi.

Di hari keenam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa 14 orang anggota dan mantan anggota DPRD Sumut, yang salah satunya adalah anggota DPRD dari daerah pemilihan Siantar-Simalungun, yakni Rinawati Sianturi.

Kader Hanura yang merupakan istri anggota DPR RI Samsudin Siregar ini diperiksa bersama sejumlah anggota DPRD lainnya, seperti Zulkifli Effendi Siregar yang merupakan Wakil Ketua DPRD Sumut Periode 20014-2019 dari Fraksi Hanura, TaufiK Hidayat dari Fraksi PKS, Aduhot Simamora dari FP Hanura, Yan Sahrin Gerindra mantan ketua fraksi, Nur Azizah dari Fraksi PKS, Elezaro Duha PPRN, Hamamisul Bahsan, Rahmiana Delima Pulungan, Pasaruddin Daulay dari Fraksi PKS, Abu Bokar Tamba dari Fraksi PAN, Washington Pane dari Fraksi PPRN dan Sonny Firdaus dari FP Gerindra.
Lanjutkan membaca “Rinawati Sianturi Diperiksa KPK”

Mantan Kadisdik Diserahkan ke PN Tipikor

JaksaTarutung – Kepala Seksi Pidana Khusus Symon Morrys SH Kejaksaan Negeri Tarutung membawa empat tersangka dugaan kasus korupsi di daerah itu untuk diserahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Medan, Kamis (8/10). Keempat tersangka tersebut, yakni Joskar Limbong yang merupakan mantan Kadis Pendidikan Taput. Arifin Simamora mantan Kepala Bidang Sarana Prasarana.

Selain mereka, dua tersangka lainnya, yakni Immer Budi Aritonang dan Zamzami Zambak yang merupakan konsultan proyek di Dinas Pendidikan Taput. Keempat tersangka tersebut sebelumnya sudah dijebloskan di rumah tahanan Tarutung.

Kasi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Tarutung Symon Morrys kepada wartawan saat dikonfirmasi di kantornya, menerangkan, keempat tersangka yang sebelumnya sudah dijebloskan di Rutan Tarutung itu akan diserahkan JPU ke PN Tipikor Medan. Selain para tersangka, JPU juga akan menyerahkan barang bukti tindakan dugaan korupsi yang menjerat keempatnya. Lanjutkan membaca “Mantan Kadisdik Diserahkan ke PN Tipikor”

Malu Kita Kalau Ini Terjadi : Syamsul Keluar, Gatot Masuk

GatotJAKARTA – Anggota DPR dari dapil Sumut, Martin Hutabarat, mengaku prihatin dengan kasus suap Ketua PTUN Medan dkk yang sudah mulai merembet ke Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Sebagai warga Sumut, Martin mengaku malu jika akhirnya nanti Gatot yang sudah dicegah ke luar negeri, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK. Pasalnya, jika hal itu terjadi maka dua gubernur Sumut masuk bui.

Dimana mantan gubernur Sumut Syamsul Arifin baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamismin, Bandung, pada Senin, 22 Juni 2015, menyusul keluarnya surat keputusan pembebasan bersyarat. Lanjutkan membaca “Malu Kita Kalau Ini Terjadi : Syamsul Keluar, Gatot Masuk”

Tiga Hakim Dicokok KPK, KY: Harus Dijadikan Pelajaran

kpkJakarta – Tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan ini adalah Ketua Pengadilan PTUN Medan Tripeni Irianto Putro.

Komisioner Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh menyampaikan keprihatinan atas kejadian operasi tangkap tangan ini.

“Ya sangat memprihatinkan dan menyesalkan. Gaji hakim sudah baik, jelang Lebaran ada gaji ke-13, kok masih serakah seperti itu,” kata Imam dalam pesan singkatnya, kepada detikcom, Jumat (10/7/2015). Lanjutkan membaca “Tiga Hakim Dicokok KPK, KY: Harus Dijadikan Pelajaran”

Biaya Operasional WNA Pelaku Kejahatan Cyber di Jaksel Capai Rp 400 Juta/Bulan

WNIJakarta, Pihak kepolisian memperkirakan omset yang diperoleh para WNA Tiongkok dan Taiwan dalam melakukan kejahatan cyber online di Kemang dan Pondok Indah, Jaksel, mencapai miliaran rupiah per tahun. Sebab, dana operasional yang dikeluarkan sindikat ini mencapai Rp 400 juta lebih per bulan.

“Uang operasional sebulan Rp 400 juta itu untuk sewa tempat, jajan mereka, belum lagi biaya pengiriman WNA dari negaranya sampai sini, kira-kira keuntungannya bisa miliaran,” jelas Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti kepada wartawan di Jl Kemang Selatan 1D No 15 A, Jaksel, Senin (26/5/2015).

Belum lagi dana untuk menggaji para pekerja mereka yang rata-rata digaji sebesar Rp 12-15 juta per bulan. “Untuk supervisor-nya Rp 30-50 juta. Yang di negaranya sana mungkin Rp 400 jutaan lebih,” ungkapnya. Lanjutkan membaca “Biaya Operasional WNA Pelaku Kejahatan Cyber di Jaksel Capai Rp 400 Juta/Bulan”