Rinawati Sianturi Diperiksa KPK

MEDAN – Terkait dugaan suap persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Provinsi Sumut tahun 2012 dan persetujuan Perubahan APBD Sumut tahun2012/2013 serta penolakan penggunaan hak interpelasi oleh anggota DPRD Sumut, KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa anggota dan mantan anggota DPRD Sumut di Ruang Aula Benteng Huraba Brimobdasu di Jalan KH Wahid Hasyim, Medan Baru, Kamis (19/11) pagi.

Di hari keenam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa 14 orang anggota dan mantan anggota DPRD Sumut, yang salah satunya adalah anggota DPRD dari daerah pemilihan Siantar-Simalungun, yakni Rinawati Sianturi.

Kader Hanura yang merupakan istri anggota DPR RI Samsudin Siregar ini diperiksa bersama sejumlah anggota DPRD lainnya, seperti Zulkifli Effendi Siregar yang merupakan Wakil Ketua DPRD Sumut Periode 20014-2019 dari Fraksi Hanura, TaufiK Hidayat dari Fraksi PKS, Aduhot Simamora dari FP Hanura, Yan Sahrin Gerindra mantan ketua fraksi, Nur Azizah dari Fraksi PKS, Elezaro Duha PPRN, Hamamisul Bahsan, Rahmiana Delima Pulungan, Pasaruddin Daulay dari Fraksi PKS, Abu Bokar Tamba dari Fraksi PAN, Washington Pane dari Fraksi PPRN dan Sonny Firdaus dari FP Gerindra.
Lanjutkan membaca “Rinawati Sianturi Diperiksa KPK”

Mantan Kadisdik Diserahkan ke PN Tipikor

JaksaTarutung – Kepala Seksi Pidana Khusus Symon Morrys SH Kejaksaan Negeri Tarutung membawa empat tersangka dugaan kasus korupsi di daerah itu untuk diserahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Medan, Kamis (8/10). Keempat tersangka tersebut, yakni Joskar Limbong yang merupakan mantan Kadis Pendidikan Taput. Arifin Simamora mantan Kepala Bidang Sarana Prasarana.

Selain mereka, dua tersangka lainnya, yakni Immer Budi Aritonang dan Zamzami Zambak yang merupakan konsultan proyek di Dinas Pendidikan Taput. Keempat tersangka tersebut sebelumnya sudah dijebloskan di rumah tahanan Tarutung.

Kasi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Tarutung Symon Morrys kepada wartawan saat dikonfirmasi di kantornya, menerangkan, keempat tersangka yang sebelumnya sudah dijebloskan di Rutan Tarutung itu akan diserahkan JPU ke PN Tipikor Medan. Selain para tersangka, JPU juga akan menyerahkan barang bukti tindakan dugaan korupsi yang menjerat keempatnya. Lanjutkan membaca “Mantan Kadisdik Diserahkan ke PN Tipikor”

Malu Kita Kalau Ini Terjadi : Syamsul Keluar, Gatot Masuk

GatotJAKARTA – Anggota DPR dari dapil Sumut, Martin Hutabarat, mengaku prihatin dengan kasus suap Ketua PTUN Medan dkk yang sudah mulai merembet ke Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Sebagai warga Sumut, Martin mengaku malu jika akhirnya nanti Gatot yang sudah dicegah ke luar negeri, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK. Pasalnya, jika hal itu terjadi maka dua gubernur Sumut masuk bui.

Dimana mantan gubernur Sumut Syamsul Arifin baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamismin, Bandung, pada Senin, 22 Juni 2015, menyusul keluarnya surat keputusan pembebasan bersyarat. Lanjutkan membaca “Malu Kita Kalau Ini Terjadi : Syamsul Keluar, Gatot Masuk”

Tiga Hakim Dicokok KPK, KY: Harus Dijadikan Pelajaran

kpkJakarta – Tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan ini adalah Ketua Pengadilan PTUN Medan Tripeni Irianto Putro.

Komisioner Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh menyampaikan keprihatinan atas kejadian operasi tangkap tangan ini.

“Ya sangat memprihatinkan dan menyesalkan. Gaji hakim sudah baik, jelang Lebaran ada gaji ke-13, kok masih serakah seperti itu,” kata Imam dalam pesan singkatnya, kepada detikcom, Jumat (10/7/2015). Lanjutkan membaca “Tiga Hakim Dicokok KPK, KY: Harus Dijadikan Pelajaran”

Biaya Operasional WNA Pelaku Kejahatan Cyber di Jaksel Capai Rp 400 Juta/Bulan

WNIJakarta, Pihak kepolisian memperkirakan omset yang diperoleh para WNA Tiongkok dan Taiwan dalam melakukan kejahatan cyber online di Kemang dan Pondok Indah, Jaksel, mencapai miliaran rupiah per tahun. Sebab, dana operasional yang dikeluarkan sindikat ini mencapai Rp 400 juta lebih per bulan.

“Uang operasional sebulan Rp 400 juta itu untuk sewa tempat, jajan mereka, belum lagi biaya pengiriman WNA dari negaranya sampai sini, kira-kira keuntungannya bisa miliaran,” jelas Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti kepada wartawan di Jl Kemang Selatan 1D No 15 A, Jaksel, Senin (26/5/2015).

Belum lagi dana untuk menggaji para pekerja mereka yang rata-rata digaji sebesar Rp 12-15 juta per bulan. “Untuk supervisor-nya Rp 30-50 juta. Yang di negaranya sana mungkin Rp 400 jutaan lebih,” ungkapnya. Lanjutkan membaca “Biaya Operasional WNA Pelaku Kejahatan Cyber di Jaksel Capai Rp 400 Juta/Bulan”

Ditahan, Suryadharma Masih Persoalkan Soal Hitungan Kerugian Negara

SuryaJakarta – KPK telah resmi menahan eks Menteri Agama, Suryadharma Ali di Rutan Guntur. Meski sudah ditahan, Suryadharma masih saja mempermasalahkan soal perhitungan kerugian keuangan negara terkait kasus haji.

“Saya merasa ini tidak adil, pertama bahwa kerugian negara sampai sekarang belum ada. Yang namanya kerugian negara itu nggak boleh ada kata potensi, nggak boleh kira-kira tetapi harus dalam jumlah yang jelas. BPK dan BPKP belum mengeluarkan keterangan tentang kerugian negara. Lalu apa yang dikorupsi kalau kerugian negaranya tidak ada apalagi smpe Rp 1,8 triliun. Kira-kira ngambilnya gimana?” kata Suryadharma di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2015).

SDA menegaskan, bahwa sama sekali tidak ada kerugian keuangan negara dalam kasus haji. Sehingga, hingga saat ini dia masih merasa tidak pernah melakukan korupsi. Lanjutkan membaca “Ditahan, Suryadharma Masih Persoalkan Soal Hitungan Kerugian Negara”

Bupati Tobasa Akui Terima Uang Ganti Rugi Rp 3,8 M

KasminMEDAN – Setelah mangkir enam kali berturut-turut dalam persidangan, Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak, akhirnya hadir dalam persidangan sebagai saksi untuk dua terdakwa, Tumpal Enryko Hasibuan selaku Camat Pintu Pohan Meranti, dan Marole Siagian selaku Kepala Desa Meranti Utara, Tobasa, terkait kasus korupsi pelepasan lahan dan pembangunan PLTA Asahan III, di ruang Utama Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan, Senin (8/12).

Dalam keterangannya, Kasmin sempat protes kenapa dirinya harus menjadi saksi untuk terdakwa Tumpal dan Marole. Sebab, dirinya mengaku tidak pernah diperiksa atau di-BAP untuk kedua terdakwa tersebut.

“Saya pernah diperiksa dan dimintai keterangan untuk terdakwa Saibun Sirait dan Rudolf Manurung, tetapi untuk terdakwa dalam kasus Tumpal dan Marole, saya tidak pernah di-BAP, tapi kenapa saya dipaksakan harus menjadi saksi di sini,” jelasnya di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh, Parlindungan Sinaga, SH.

Dalam keterangannya, dirinya mengakui menerima dana Rp2 miliar itu sebagai ganti rugi lahan. Tetapi dirinya tidak mengetahui uang itu ditransfer ke rekeningnya. Lanjutkan membaca “Bupati Tobasa Akui Terima Uang Ganti Rugi Rp 3,8 M”