Kades Berhak Berhentikan BPD dan Perangkat Desa

Tarutung – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara segera memberlakukan peraturan daerah yang memberikan hak dan kewenangan bagi Kepala Desa untuk memberhentikan perangkat desa, maupun badan pemusyawaratan desa.

“Perdanya segera diberlakukan. Saat ini, tinggal menunggu diundangkan saja,” terang Kepala Bagian Hukum Perundangan Setdakab Taput, Alboin Butarbutar SH, Jumat (23/11).

Peraturan daerah yang memuat kewenangan Kepala Desa untuk memberhentikan perangkat desa, maupun badan pemusyawaratan desa, terdiri atas dua buah peraturan, yakni perda tentang perangkat desa, dan perda tentang badan pemusyawaratan desa.

“Perda tentang perangkat desa terdiri atas 34 pasal, sementara perda tentang BPD memuat 69 pasal,” ujarnya.

Dikatakan, progres pembuatan dua buah peraturan itu, sebelumnya, telah melalui evaluasi Gubernur Sumatera Utara, sudah mendapatkan register, dan juga ditandatangani Bupati Tapanuli Utara Drs Nikson Nababan MSi.

“Sesuai aturan Perda, meski Kepala desa dapat memberhentikan perangkat desa, dan BPD. Namun, pemberhentian tersebut harus dikonsultasikan terlebih dahulu untuk mendapatkan rekomendasi tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk,” jelas Alboin.

Selain tentang pemberhentian perangkat desa dan BPD, kedua Perda juga memuat pasal yang mengatur pengangkatan perangkat desa ASN maupun non ASN melalui keputusan Kepala Desa yang didasarkan atas rekomendasi tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (ant/int)

Berikan Saran dan Informasi anda di Situs Nababan ini ....terimakasih

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s