Siapapun Gubernur Sumut, Wilayah Tapanuli Seolah Dianaktirikan

Doloksanggul – Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban dan Dr Anton Sihombing Nababan, MM, MSc melakukan kunjungan spesifik ke Kabupaten Humbang Hasudutan (Humbahas)..

Mereka membahas sejumlah persoalan dan program pembangunan, khususnya penanganan sarana infrastruktur jalan, di antaranya Jalan Sipinsur-Bandara Silangit, kemudian infrastruktur sarana pendukung pariwisata Danau Toba menuju Kawasan Strategis Nasional (KSN).

“Kami sudah mengunjungi beberapa lokasi untuk pembangunan infrastruktur, termasuk perhubungan menuju Bandara Silangit dari lokasi wisata Sipinsur dan Bakkara,” kata Sahat Silaban mengawali sambutannya.

Lanjutnya, prinsipnya Komisi V DPR RI akan mendorong pembenahan sarana prasarana lingkar luar Danau Toba serta berusaha mendorong Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat.

“Kehadiran kita di tempat ini lebih spesifik melihat pembangunan sarana infrastruktur infrastuktur sehingga kita lebih mengetahui secara konkret bagaimana keluhan keberadaan infrastruktur yang ada saat ini,” tandasnya.

Di sisi lain, Anton Sihombing yang merupakan politisi Partai Golkar menegaskan bahwa Kabupaten Humbahas, Tobasa, Taput, Humbahas, Samosir dan wilayah Tapanuli seolah tidak bagian dari Provinsi Sumatera Utara lantaran daerah itu seperti dianaktirikan.

“Siapapun Gubernur Sumatera Utara selama ini, kawasan Tapanuli terkhusus Humbahas, Tobasa, Taput, Samosir, sepertinya bukan bagian dari Sumut. Sebab selama ini seperti dianaktirikan,” tandasnya.
Katanya, mengenai pembangunan infrastruktur di daerah itu, harus menjadi prioritas demi mendukung kawasan strategis nasional (KSN) Danau Toba.

“Prinsipnya Komisi V DPR RI akan membantu percepatan memajukan potensi pembangunan daerah ini. Untuk itu diharapkan masyarakat memberikan masukan yang positif dan pemikiran yang konstruktif. Soal pengembangan Danau Toba di daerah kita ini, kami melihat kalau selama ini masukan yang positif dan pemikiran yang konstruktif tak ada,” tandasnya.

Pihaknya juga berharap, Pemkab harus terus menjalin komunikasi yang baik dan bila ada persoalan-persoalan yang timbul segera disamapikan.

“Kami juga berkomitmen pembahasan ini akan dibahas lagi dengan kementerian terkait di Jakarta,” ujar Anton.

Sementara, pihak Balai Jalan mengungkapkan bahwa pihaknya dari Kementerian PUPR siap melaksanakan perintah DPR RI dan masyarakat sepanjang tidak melanggar aturan.

“Kami pihak balai, siap Pak. Soal duitnya, bapak-bapak DPR tahu pundi-pundi mana yang dapat digeser,” ujarnya.

Terpisah, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor menjelaskan bahwa hasil penelitian sumber daya alam (SDA) pariwsata Humbahas memiliki segudang sejarah, termasuk Raja Sisingamangaraja dan keindahan alam Danau Toba wilayah Bakkara.

“Ada banyak potensi wisata Humbahas yang tidak dimiliki daerah lain, sehingga untuk mengelola SDA ini, dibutuhkan sarana infrastruktur yang memadai,” ucapnya.

Dosmar juga memparakan berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan, di antaranya di bidang pertanian. (bl/ara

Iklan

Berikan Saran dan Informasi anda di Situs Nababan ini ....terimakasih

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s