Menjerat Korporasi dalam Pertanggungjawaban Hukum

Catatan Singkat Seminar Nasional IKAHI ke-64

Oleh Derman P Nababan SH MH

Derman P Nababan SH MH

Ketua Mahkamah Agung Prof. DR. H. M. Hatta Ali, SH., MH secara resmi membuka Seminar Nasional Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dalam acara HUT IKAHI Ke – 64, dengan tema “MENJERAT KORPORASI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM”, Selasa 21/3/2017 di Hotel Mercure Ancol Jakarta. Topik seminar tersebut adalah merupakaan bagian sosialisasi dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, sekaligus diharapkan menjadi jawaban bagi para pelaku usaha yang merasa resah dengan kehadiran Perma tersebut.

Seminar yang dihadiri lebih kurang 900 peserta yang terdiri dari para hakim agung, para hakim dari 4 lingkungan peradilan serta para praktisi dan penegak hukum antara lain para advokat, penyidik dan penuntut umum pada KPK dan Kejaksaan RI, Polri, PPATK dan perwakilan pengusaha.
Ketua Panitia Prof Dr. Krisna Harahap, SH., MH menyampaikan bahwa dalam Perma 13 Tahun 2016 terkandung semangat untuk memberantas pelaku tindak pidana korupsi dari kalangan subjek hukum korporasi, meskipun disadari bahwa kehadiran Perma tersebut tidak serta merta dapat menyelesaikan banyak keraguan, diantaranya menetapkan garis pemisah antara “business judgement rule” dan “tindak pidana”

Seminar kali ini menghadirkan nara sumber dari dalam dan luar negeri yaitu Mr Kevin R. Feldies (US Attorney Departement of Justice), Prof DR Dwija Priyatno (Rektor Universitas Surya Kencana), Laode Muhammad Syarif SH., LLM (Wakil Ketua KPK), Ir Hariyadi B. Sukamdani MM (Ketua Apindo) dan Prof DR Surya Jaya (Hakim Agung RI) dengan Moderator Hakim Agung Syamsul Ma’arif, LLM., Ph.D.

Dari penyampaian materi Para Narasumber, dapat ditarik beberapa catatan penting, bahwa kejahatan korporasi semakin canggih baik bentuk, jenisnya maupun modus operandinya sering melampaui batas-batas negara (trans border crime), juga sering dipengaruhi oleh negara lain akibat era globalisasi, terkait dengan perdagangan gelap narkoba, money laundering, prize fixing (memainkan harga-harga barang secara tidak sah), fasle advertising (penipuan iklan), kejahatan di bidang farmasi dan kejahatan lingkungan hidup (environmental crime).

Korporasi sebagai suatu entitas atau subyek hukum diharapkan memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya melakukan pelbagai tindak pidana yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Selain itu korporasi dapat menjadi tempat menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (criminal liability). Walaupun telah banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban, namun yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas. Oleh karena itu lahirnya Perma No. 13 Tahun 2016 menjadi jawaban bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana oleh korporasi.

Sebenarnya pengertian korporasi merupakan terminologi yang berkaitan erat dengan istilah badan hukum (rechtpersoon), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata, demikian ditegaskan makalah berjudul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi oleh Prof. Dr. Dwidja Priyanto, SH,.MH, SpN. Sementara itu dalam berbagai aturan Uu, telah menegaskan defenisi korporasi, yaitu: “Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganosasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Uu No. 35 Tahun 1999 tentang Narkotika, Uu No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Uu No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU).

Dalam ilmu hukum pidana Indonesia gambaran tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (fysiek dader). Dalam literatur ilmu hukum pidana masa kini, diingatkan bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi seorang pembuat tidaklah perlu selalu melakukan perbuatan tindak pidana itu secara fisik. Dapat saja perbuatan itu dilakukan oleh pegawainya, karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, maka pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia itu menjadi perbuatan korporasi yang bersangkutan, ini yang dikenal dalam pustaka hukum pidana sebagai “pelaku fungsional” (functinale dader). Dengan konstruksi yang dipinjam dari hukum perdata di atas, ditambah dengan ajaran mengenai “pelaku fungsional”, maka bagi penegak hukum di Indonesia seharusnya tidak ada permasalahan hukum lagi untuk mengajukan suatu korporasi sebagai tersangka dan terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Cukup dibuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi dalam lalu lintas bermasyarakat sebagai perbuatan yang menguntungkan korporasi dari tindak pidana tersebut.

Perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia:
1. Pengurus korporasi berbuat, pengurus bertanggung jawab dan dipidana (Pasal 59, Pasal 398 dan Pasal 399 KUHPidana)
2. Korporasi bebuat tetapi pengurus yang bertanggung jawab dan dipidana (pasal 101 UU Perikanan)
3. Korporasi sebagai pembuat, korporasi bertanggung jawab dan dipidana
4. Pengurus dan korporasi sebagai pelaku dan keduanya bertanggung jawab dan dipidana.

Adapun kesalahan Korporasi sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap korporasi, berdasarkan Perma No. 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2) menyatakan: Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.
b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Kiranya dengan lahirnya Perma ini, maka setidaknya mewujudkan profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum, meningkatkan asset recovery dalam penanganan TP Korporasi, meningkatkan kontribusi korporasi kepada negara, korporasi bertanggung jawab dan menjamin terwujudnya lingkungan hidup dan sehat dan berkualitas, terwujudnya good corporate governance yang semula bad corporate governance, menindak pengurus yang bersalah dan yang mempunyai hubungan lain dalam korporasi, Korporasi membuat SOP sebagai standar perilaku korporasi yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum/prilaku koruptif dengan menerapkan 6 prinsip complience plan.

Iklan

Berikan Saran dan Informasi anda di Situs Nababan ini ....terimakasih

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s