KPK dan 5 Kepala Daerah di Tapanuli Teken Nota Pemberantasan Korupsi

1eTarutung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama 5 kepala daerah di kawasan Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara, menandatangani nota kesepahaman rencana aksi pemberantasan korupsi, sekaligus penyerahan cource kode aplikasi e-planning dan perizinan terpadu bagi badan perizinan dan dishubinfokom masing-masing daerah.

Aksi ini dilakukan demi pencegahan dan mendorong transparansi pemberantasan tindak korupsi. Kelima daerah itu diantaranya Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Humbahas, dan Toba Samosir. Penandatanganan dilaksanakan di Sopo Partungkoan Tarutung, Tapanuli Utara, Senin (24/10).

Hadir, Bupati Tapanuli Utara Drs Nikson Nababan, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE, Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M Pasaribu, Bupati Toba Samosir Darwin Siagian, dan Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk, serta pimpinan DPRD masing-masing daerah.

Sementara dari KPK hadir Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK Adlinsyah Nasution, Tri Samarefa, Azril Zah, Maruli Tua, Tomi Murtomo, Juliharto dan Tim gratifikasi terdiri dari Edi Suryanto, dan Renta Marito.

Pada kesempatan itu, Adlinsyah Nasution menyampaikan bahwa penandatanganan dan sosialisasi ini merupakan tindakan pencegahan dan mendorong transparansi yang lebih melibatkan pengawasan secara online sehingga masyarakat bisa memonitor secara langsung.

“Pihak KPK juga terbuka dalam menerima laporan-laporan dari masyarakat yang dianggap perlu diselesaikan KPK. Kami berharap sosialisasi dan penandatanganan ini memberikan manfaat terhadap proses dan tahapan pencegahan korupsi seperti ini kita harapkan bersama,” ujar Adlinsyah.

KPK akan terus menyelenggarakan kegiatan koordinasi supervisi baik di bidang pencegahan dan penindakan dalam upaya pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia, baik di pemerintah provinsi maupun daerah. Di bidang pencegahan, koordinasi supervisi dilakukan demi mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di seluruh Indonesia.

“Koordinasi dan supervisi juga berperan untuk mendorong penegak hukum melaksanakan tugas dengan baik dan profesional dalam penanganan tindak pidana korupsi,” ungkapnya.

Sementara itu Bupati Nikson Nababan menyebutkan mendukung penuh program KPK ini. Sosialisasi dan penandatanganan menjadi titik awal dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Sosialisasi ini memberikan pemahaman bagi SKPD dalam pengelolaan anggaran agar terhindar dari korupsi. Kabupaten Tapanuli Utara menjadi tuan rumah bagi 5 kabupaten/kota untuk penandatanganan ini, dan selanjutnya kita akan melaksanakan tahap-tahap berikutnya,” ujar bupati.

Selanjutnya Bupati menyampaikan bahwa penandatanganan dan sosialisasi ini merupakan tindakan preventif dari KPK agar pengelolaan anggaran dari masing-masing daerah terhindar dari praktek korupsi.

“Dengan program e-planning dan perizinan terpadu ini, maka transparansi akan semakin nyata. Pungutan liar dan gratifikasi dapat kita hentikan. Terimakasih kepada pihak KPK yang memberikan peluang dan kesempatan ini bagi para SKPD untuk lebih memahami pencegahan korupsi,” ujar bupati. (ST)

Berikan Saran dan Informasi anda di Situs Nababan ini ....terimakasih

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s