Kades Jangan Main-main dengan Dana Desa

Tarutung – Kepala Pemerintahan Desa Eliston Lumbantobing mengingatkan kepada kepala desa (kades) untuk memanfaatkan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dengan baik. Kalau tidak, akan berurusan dengan hukum.

Pasalnya, Pemkab Taput menggelontorkan dana desa yang bersumber dari APBD Taput tahun 2016. Belum termasuk alokasi dana desa yang bersumber dari APBN yang apabila ditotal dari tiga sumber tersebut diperkirakan mencapai ratusan miliar.

”Melihat banyaknya alokasi dana desa, kita meminta kepada kades agar tidak bermain-main dengan dana ini. Jka tidak ingin berurusan dengan hukum, gunakan dana tersebut sebaik mungkin dan libatkan masyarakat dan kedepankan mufakat saat menggunakan anggaran,” ujar Eliston.
Dia meminta kepada camat untuk pro aktif turut memantau kegunaan anggaran dana desa.

“Kita mengharapkan jangan sampai terjadi hal-hal yang melawan hukum yang melibatkan kadesnya. Seperti di daerah-daerah lain,” tegasnya.

Alokasi dana desa ini merupakan uang rakyat yang diberi oleh pemerintah baik kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat guna membangun desa yang manfaatnya untuk kepentingan masyarakat desa. Dalam penggunaan serta penyaluran dana ADD, para kades juga jangan coba-coba berani mengambil keputusan sendiri.

“Semua keputusan masalah penyaluran ADD, harus dimusyawarahkan dengan perangkat desa. Ini dilakukan supaya penggunaan ADD bisa tepat sasaran. Untuk itu diminta kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama mengawasi penggunaan ADD. Kalau ada indikasi pelanggaran aturan dalam penggunaan dan penyalurannya, masyarakat segera melaporkannya,” ungkapnya.

Dana Desa Fantastis KPK Minta Kemendes Koordinasi
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laoede M Syarif meminta agar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam pengawasan dana desa yang totalnya mencapi Rp100 triliun.

“Harus ada koordinasi yang lebih baik antara Kemendes dengan Kemendagri dan kementerian lain,” kata Syarif di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.Selain meminta koordinasi ditingkatkan antar kementerian terkait, Syarif mengatakan, pihaknya tengah membuat aplikasi pengawasan dana desa, yang diberi nama ‘jaga desa’.

Aplikasi tersebut dibuat agar masyarakat bisa terlibat langsung dalam pengawasan penggunaan dana desa tersebut.“Sehingga masyarakat bisa berpartisipasi lewat handphone. Satu misalnya mengusulkan program yang mereka inginkan, lalu melaporkan jika dia mencurigai ada kesalahan penyalahgunaan,” ujarnya.

Menurut Syarif, aplikasi jaga desa ini baru akan dikeluarkan pada bulan depan. Untuk saat ini, pihaknya sudah bekerjasama dengan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kemendes serta Kementerian Dalam Negeri hingga Badan Pemeriksa Keuangan.“Sedangkan sekarang itu, dengan Pak Sekjen Irjen, kami siapkan aplikasi bekerja sama dan Kemendagri dan BPK sistem pelaporan yang simple,” tutupnya.

Untuk diketahui, Menteri, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan Eko meminta masukan lembaga antirasuah terkait pengawasan dalam penggunaan dana desa yang totalnya mencapai Rp100 triliun.Menurut Eko, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo diperlukan pengawasan ekstra dalam penggunaan anggaran untuk desa yang nilainya terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.(tul/int)

Berikan Saran dan Informasi anda di Situs Nababan ini ....terimakasih

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s