Sengketa Lahan Hutanamora, Aset Pemerintah Diduga Ikut Terjual

Tarutung – Masalah sengketa tanah adat keturunan Raja Nagodang tak kunjung berujung dengan damai. Pasalnya, Pemkab Taput melalui Camat Tarutung dan mewakili dinas-dinas terkait dengan keturunan Raja Nagodang dan beberapa oknum yang berdomisili di Desa Parbaju Toruan Hutabarat, Peatolong dan daerah lainnya berembuk untuk memecahkan sengketa tanah adat tersebut di Desa Parbaju Toruan yang bertempat di GKPI Parsaoran Nauli. Bahkan, sempat adu argumen dan melontarkan kata-kata yang kurang enak didengar.

Op Fia Hutabarat (81), selaku tokoh masyarakat sekaligus tokoh adat dari keturunan Raja Nagodang mengatakan, tanah adat Hutanamora sebagai tanah adat sudah kesepakatan tidak bisa diperjualbelikan.

Tetapi pada tahun 1991 pada masa bupati Lundu Panjaitan, pemerintah dengan keturunan Raja Nagodang sepakat membuat percetakan sawah dan dibagikan terhadap keturunan Raja Nagodang tapi tidak bisa diperjualbelikan. Bahkan, keturunan Raja Nagodang memberikan tanah adat tersebut dengan luas dua setengah hektare menjadi aset pemerintah dan dua hektare untuk pembuatan jalan.

“Dulu, sewaktu ada percetakan sawah tersebut, aset sudah sah menjadi milik Pemkab Taput. Kita menduga tanah tersebut ikut terjual beserta lahan pembuatan jalan. Ini harus segera diperiksa Pemkab Taput dan bersama-sama dengan Polres Taput. Jika tanah yang menjadi aset pemkab tersebut benar-benar terjual, maka oknum penjual harus dihukum sesuai hukum yang berlaku,” ujar Op Fia.

Dia berharap agar Pemkab Taput segera menyelesaikan hal tersebut, sebelum ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ada oknum mengatakan, main parangpun dia siap demi mempertahankan lahan yang mereka jual tersebut. “Saya rasa pihak penegak hukum agar bijaksana atas ucapan tersebut. karena itu sudah pengancaman,” tegasnya.

Pak Josua Hutabarat selaku ketua pengembalian tanah adat Raja Nagodang dari perantau meminta para pembeli tanah adat di Hutanamora agar menghentikan pengolahan lahan di daerah tersebut. Karena semua parit yang dibuat dahulu kala sudah rusak, bahkan pengusaha dengan beraninnya melakukan jual beli tanah tanpa tahu asal usul tanah tersebut dan tidak memiliki alas hak tanah.

“Sebenarnya ini sudah termasuk pengerusakan. Kita sudah sepakat akan melaporkan hal ini ke pihak berwajib dalam waktu dekat. Kami juga mengimbau agar alat berat yang sedang beroperasi di sana diberhentikan. Kita takut ada terjadi nantinnya perbuatan yang tidak kita inginkan. Kami berharap Polres Taput mau membantu agar alat tersebut dihentikan,” imbuhnya.

Sedangkan, Tigor Hutabarat mewakili warga Dusun Lobu Silindung maengungkapkan, lahan seluas sekitar 500 hektare di Hutanamora adalah tanah pusaka yang tidak bisa diperjualbelikan. Tapi ada beberapa oknum yang hanya mementingkan diri sendiri, dengan kata lain memperkaya dirinya dengan menjual tanah tersebut. Padahal, tanah adat tersebut telah dikuasai dan diduduki serta dikelola secara turun-temurun sejak tahun 1928 silam.

“Tanah adat Hutanamora pernah dicoba pemerintah membuat percetakan persawahan yang dikerjakan oleh Dinas Pertanian dengan surat No. 602/92092/85 dengan mata anggaran tahun 1991 dengan luas 84 hektare. Pada saat perencanaan percetakan sawah tersebut telah disetujui dan disepakati dari lahan yang akan dicetak persawahan 210 hektare,” ujarnya.

Tapi tahap pertama yang dicetak adalah 125 hektare, dimana keadaan tersebut dibagi 4 desa. Diantara, desa tersebut Desa Parbaju Toruan 67 hektare, Sosunggulon 20 hektare, Hapoltahan 21 hektare dan Lobu Hole 16 hektare. Tapi karena irigasi tidak memungkinkan, rencana itu jadi batal

Sementara itu, keturunan Raja Nagodang Hutabarat membuat surat terbuka terhadap Presiden RI Joko Widodo, Gubsu Tengku Erry Nuradi dan Bupati Taput Nikson Nababan. Tujuan surat terbuka tersebut agar pemerintah pusat, provinsi dan Pemkab Taput menyelesaikan sengketa tanah adat tersebut yang saat ini telah diperjualbelikan oleh beberapa oknum tertentu terhadap pejabat, mantan pejabat dan investor.

Dan menyerahkan dan mengadukan oknum-oknum yang diduga menjual aset Pemkab Taput tersebut pada pihak berwajib karena sudah berani menjual aset negara yang diserahkan keturunan Raja Nagodang tahun 1991. Meminta pemerintah memberikan solusi penyelesaian tanah adat tersebut agar jangan timbul tindakan-tindakan kriminal, baik dari keturunan Raja Nagodang, oknum penjual dan oknum pembeli.(tul)

Berikan Saran dan Informasi anda di Situs Nababan ini ....terimakasih

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s