Pemkab Taput Segera Bentuk OBH Bagi Rakyat Miskin

Tarutung – Pemkab Tapanuli Utara (Taput) harus segera membentuk Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Organisasi itu berfungsi untuk mempermudah akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin, buta dan termarjinalkan.‬

‪Hal itu ditegaskan Oky Wahyu, perwakilan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenkum HAM RI, saat menjadi narasumber ‘Diskusi Hukum’ bersama kalangan praktisi hukum, insan pers, dan LSM, di Aula Mini Kantor Bupati Taput di Tarutung, Rabu (25/5).

Oky ‪Wahyu menyatakan akan membantu pemerintah daerah untuk pembentukannya. Dimana sebelumnya sudah ada 17 OBH yang terbentuk di wilayah Sumut. Meskipun 11 diantaranya masih terkonsentrasi di Kota Medan.‬

‪“Sisanya 6 OBH lagi menyebar di daerah kabupaten dan kota lainnya. Makanya Taput harus miliki OBH sendiri, sehingga masyarakat yang menjadi sasaran bantuan hukum dapat menikmatinya,” timpalnya.

Harapan Oky, UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dapat diakomodir dan diterapkan pemerintah daerah secara optimal, termasuk untuk menampung dananya.

‪“APBN memang ada mengalokasikan Rp50 miliar anggaran dana bantuan hukum. Tapi itu masih sedikit kalau dikalkulasikan dengan sasaran. Sebab berdasarkan data, saat ini sedikitnya ada 470 ribu masyarakat sasaran yang menjadi terdakwa dan butuh pendampingan hukum,” ungkapnya.

Rangkul Elemen Lintas Sektoral

Di forum itu, Kabag Hukum dan Perundangan Pemkab Taput Alboin Butarbutar menyatakan, untuk mewujudkan akses bantuan hukum masyarakat miskin, pihaknya akan merangkul seluruh elemen lintas sektoral.

‪“Kami akan bekerjasama dengan instansi dan lembaga hukum yang ada di daerah ini, baik itu pengadilan negeri, kejaksaan, kepolisian, LBH dan advokat,” tutur Alboin yang juga sebagai narasumber.‬

‪Dijelaskan Alboin, sejumlah poin akan diterapkan dalam upaya mewujudkan hal tersebut, yakni dengan mencoba memberikan bantuan dana senilai Rp5 juta kepada setiap masyarakat miskin yang menjadi sasaran program.‬ Kemudian membentuk pos penerangan hukum terpadu di tiap kecamatan.

‪Alboin juga mengungkapkan, mengingat pentingnya bantuan hukum itu, sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dengan narasumber hakim pengadilan negeri, juga akan dilaksanakan.‬

‪“Sosialisasi tentang mediasi perkara perdata, khususnya perkara pertanahan, dengan melibatkan pengadilan negeri juga pasti dilakukan. Termasuk dengan melanjutkan pemberian bantuan dana hibah terhadap LBH yang peduli atas perkara masyarakat miskin,” paparnya.

‪Selain itu, masih Alboin, Pemkab Taput juga akan fokus dalam membentuk dan membina desa sadar hukum sebagai langkah nyata penerapan program.‬ Sebab hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia yang diakui norma, konstitusi dan sejumlah regulasi di Indonesia. Dimana negara berkewajiban untuk menyediakan bantuan hukum dengan cuma-cuma.

“Masyarakat miskin di Taput harus mendapatkannnya melalui program ini. Mudah-mudahan segera dapat diterapkan,” pungkasnya.

Berikan Saran dan Informasi anda di Situs Nababan ini ....terimakasih

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s