BPK Temukan Anggaran Fiktif di Dinas Kehutanan Humbahas

Doloksanggul – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sumut, menemukan anggaran sebesar Rp 100 juta yang diduga fiktif di Dinas Kehutanan (Dishut) Humbahas tahun 2014.

Hal itupun dibenarkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Inspektorat Eddy Sinaga didampingi Kabid Pengawasan Pembangunan Wilayah III Junior Sinaga. ”Benar, dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK seperti itu. Dan, itu sudah kita tindaklanjuti,” kata Junior yang dikonfirmasi, Senin (2/5).

Menurutnya, temuan itu atas LHP yang dilakukan oleh pihak BPK kepada Pemkab Humbahas tahun anggaran 2014 lalu. Yang sebelumnya, pihak pemkab terlebih dahulu memberikan laporan akhir pertanggungjawaban kepada BPK.

“Setelah diperiksa BPK, ternyata ditemukan di Dishut terdapat kekurangan kas di bendahara pengeluarannya senilai Rp100.881.087,00. Mereka (Dishut) tidak dapat membuktikan uang pengeluaran tersebut,” ujarnya.

Begitupun, kata Junior, temuan itu sudah dibayarkan pihak (Dishut-red) ke kas daerah. “Nomor penyetoran mereka 33070153 sampai dengan 33070159 tanggal 4 Mei tahun 2015 lalu,” aku Junior.

Selain temuan anggaran senilai Rp100 juta, BPK juga menemukan masih pada anggaran di Dishut soal realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah yang tanpa didukung bukti senilai Rp181.772.167,00. Sayangnya, temuan tersebut tidak diakui oleh pihak Inspektorat ini.

Junior mengatakan, dari hasil tindaklanjut pemeriksaan mereka (Inspektorat) tentang temuan BPK itu tidak sesuai nilai hitungan kerugian negaranya.

“Justru karena perhitungan BPK salah, makanya jumlahnya kita tidak tahu. Tapi BPK sudah minta maaf atas kesalahan yang mereka buat, merekapun (BPK-red) mengaku salah, ” kilah Junior.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Laurencius Sibarani sebelumnya ketika dikonfirmasi sekaitan temuan BPK itu mengelak.”Ah gak ada itu dek,” ujarnya singkat via telepon.

Minta Diusut Kembali
Disamping itu, sejumlah masyarakat Humbahas menanggapi hal tersebut dan meminta aparat hukum untuk segera mengusut. ”Kalau pendapat kita, itu harus diusut ke proses hukum. Bila tidak, jadi suka pejabat melakuka hal seperti itu,” ucap Akim Purba (32) warga Desa Dolok Margu, Kecamatan Lintongnihuta.

Senada itu juga disampaikan, Koko Syahputra warga Dolok Sanggul. “Harus diproses, jangan dibiarkan begitu saja,” ujarnya. (cr-01)

Berikan Saran dan Informasi anda di Situs Nababan ini ....terimakasih

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s