4 Anggota DPRD dan Kepala Bappeda Digerebek Berjudi, Ephorus HKBP: Beri Tindakan Tegas

Pdt WTP Simarmata MA
Pdt WTP Simarmata MA

Tarutung – Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pdt WTP Simarmata MA meminta Kepala Bappeda dan empat anggota DPRD Tapanuli Utara (Taput) yang digerebek dari kamar hotel di Medan saat bermain judi, ditindak tegas.

“Perbuatan mereka itu jelas sudah mencoreng nama baik Bonapasogit Taput. Mereka itu pejabat dan orang Batak. Saya minta agar Bupati Taput Drs Nikson Nababan menindak tegas aparatnya yang bikin malu daerah ini,” ujar Ephorus HKBP.Begitu juga kepada aparat kepolisian, katanya, agar meneruskan prosesnya sesuai hukum yang berlaku.

“Lakukan tindakan tegas sesuai aturan kepada mereka itu,” tambahnya kepada wartawan di Seminarium Sipoholon, Taput, Kamis (7/4).

Menurut pimpinan Gereja Kristen Protestan terbesar di Asia ini, perlakuan kelima penjudi yang ditangkap polisi tersebut tidak lagi mencerminkan panutan kepada masyarakat Taput.

Saya sangat sedih dengan kelakukan mereka, apalagi mereka pejabat publik di Taput. Malamnya saya sudah mengetahuinya. Bahkan sebelum para pejabat di Pemkab Taput mengetahuinya, saya sudah tau kelima orang itu ditangkap polisi.” Ia berharap, mudah-mudahan Bupati Taput kuat menghadapi aparatnya yang berkelakuan tidak baik itu.

“Padahal bupati sedang giat-giatnya membangun Taput. Namun ternyata, ada aparatnya dan empat anggota dewan melakukan perbuatan tidak terpuji. Saya sebagai pimpinan HKBP dan sebagai orang Batak, sangat sedih dan malu dengan mereka itu. Maka wajar dilakukan tindakan tegas.”
Katanya, aparat polisi sudah sangat bagus sekali melakukan penggerebekan. Namun lebih bagus lagi jika menindaklanjuti proses hukumnya sampai selesai.

“Sesuai kewenangannya sebagai aparat hukum, selesaikan saja sesuai prosedur hukum yang berlaku. Yang jelas, saya minta Bupati Taput menindak tegas aparatnya itu,” pintanya.

Sebelumnya, berbagai elemen masyarakat Bonapasogit juga mendesak Kapolda Sumut menahan Kepala Bappeda Indra Simaremare dan empat anggota DPRD, masing-masing Dapot Hutabarat dari Partai Demokrat, Sahat Sibarani dari Partai Gerindra, Frengki Simanjuntak dari Partai Hanura dan Sanggam Lumbantobing dari Partai PAN.
Desakan dilontarkan para tokoh anti judi, menyusul penggerebekan di kamar hotel beberapa hari lalu. Apalagi saat ini, kelima orang tersebut berkeliaran di Taput.

“Kita heran kenapa kelima orang penjudi itu sudah berkeliaran di Taput. Seharusnya pihak kepolisian harus menahan mereka sesuai prosedur hukum yang berlaku. Jika mereka ditahan, akan memberikan efek jera kepada penyelenggara pemerintahan. Karena mereka harus menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana mungkin Indra Simaremare sebagai Kepala Bappeda Taput dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan statusnya itu?

Begitu juga kepada bapak-bapak anggota dewan yang terhormat itu. Kelima orang ini jelas mencoreng nama baik Taput,” ujar Wesly Suta Fernando Simanjuntak.

Ia juga meminta Bupati Taput melakukan evaluasi terhadap Indra sebagai Kepala Bappeda yang barangkali sudah melanggar peraturan dan hokum, serta membuat malu pemerintahan Kabupaten Taput. “Kita menilai ia tidak layak lagi dipakai sebagai pejabat di Taput. Begitu juga kepada empat anggota DPRD, harus dievaluasi oleh pimpinan partainya. Bila penting, PAW dengan menempatkan kader terbaiknnya.”

Sebelumnya, keempat anggota DPRD dan Kepala Bappeda Taput ini dijerat dengan pasal 303 bis KUHPidana. Soal penerapan Pasal 303 bis KUHPidana itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) angkat bicara. Pasal itu menyatakan pelaku tindak pidana judi tidak ditahan karena permainan judi dilakukan tidak atas unsur mencari keuntungan dan barang bukti dibawah penghasilan para pelaku.

“Polisi menerapkan pasal 303 bis yang artinya tidak bisa ditahan. Namun, itu harusnya dikembangkan dulu. Jangan ujuk-ujuk dilepaskan,” kata Ketua LBH Medan, Surya Adinata belum lama ini.

Menurut dia, harusnya polisi melakukan pengembangan kasus dengan lebih merincinya lebih dalam. Misal, harus dikembangkan lebih dahulu informasi dari para anggota pemerintahan itu, telah berapa lama mereka bermain judi dan sudah berapa yang dihasilkan.“Jangan pula karena anggota dewan cepat-cepat dikenakan pasal 303 bis, sementara masyarakat yang cuma main 500 perak, dua ribu, atau Rp10.000 malah cepat ditahan.”

Sebelumnya anggota DPRD Sumut, Sutrisno Panggaribuan juga meminta Kapoldasu tidak tebang pilih menegakkan hukum terkait anggota DPRD Taput dan Kepala Bappeda yang terlibat kasus judi.“Bila polisi memberantas judi, jangan tebang pilih dong,” ungkap politisi PDIP ini.(as.fmc/jpc/int)

Berikan Saran dan Informasi anda di Situs Nababan ini ....terimakasih

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s