Komisi A DPRD Humbahas akan Panggil Direktur RSUD

Doloksanggul – Komisi A DPRD yang membidangi rumah sakit akan segera melakukan pemanggilan terhadap Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Humbang Hasundutan Sugito Panjaitan. Hal itu terkait pelayanan dan hak-hak yang harus diterima setiap tenaga medis dan para medis yang bertugas di RSUD tersebut.

Demikian diungkapkan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Humbahas Bukka Lumbantoruan kepada Reaksi saat dikonfirmasi melalui telepon selularnya, Rabu (6/4).

Bukka berjanji pihaknya akan segera memanggil direktur RSUD tersebut untuk dengar pendapat guna mempertanyakan sistem pelayanan dan apa saja hak-hak yang harus diterima para tenaga medis dan para medis tersebut.

“Ya dalam waktu dekat kami akan melakukan pemanggilan terhadap Direktur Rumah Sakit mengenai hak-hak tenaga medis dan para medis supaya transparan sehingga pelayanan dapat maksimal,” ujarnya.

Lanjut Bukka, pihaknya sudah membaca berita di salah satu media harian terbitan Jakarta tentang permasalahan tersebut. Meski demikian, dia mengatakan pihaknya masih mempelajari permasalahan tersebut.

“Jadi nanti kita coba pelajari apa saja hak-hak mereka dan seperti apa pembagiannya dari buku petunjuk pelaksanaan teknis tentang pembagian dana BPJS tersebut. Itu tidak boleh terlambat pencairannya supaya dokter dan perawat itu semangat bekerja,” tuturnya. (mas)

Diberitakan sebelumnya, buruknya sistem pelayanan di RSUD Humbahas ditengari terjadi lantaran kurang tegasnya Direktur RSUD Sugito Panjaitan yang terkesan “banci” dalam melaksanakan tugasnya. Sugito dinilai tidak memiliki sedikit pun ketegasan sebagai seorang pimpinan sehingga terkesan dapat diatur oleh staf-stafnya.

Selain itu, menurut sumber itu, hak-hak para medis dan juga tenaga medis yang bertugas di RSUD tersebut tidak dipenuhi secara transparan. Hal itu disebut-sebut menimbulkan kemalasan bagi para tenaga medis dan para medis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Contoh kecil seperti uang kesejateraan para tenaga medis, misalnya klaim dana BPJS, di mana dari pihak BPJS diberikan kesejahteraan untuk tenaga medis. Namun, ditambahkan sumber itu, pembagiannya tidak pernah traspran terhadap para perawat-perawat itu.

“Padahal ada petunjuk teknisnya dari Menteri Kesehatan berapa persen yang dibagi untuk tenaga medis di instansi tersebut,” kata sumber itu.

Hal yang sama juga dikemukakan Roisman Simamora, Ketua Dewan Pimpinan Cabang LSM PAKAR Humbang Hasundutan saat dimintai komentarnya oleh Reaksi belum lama ini. Menurutnya, pembagian dana tersebut sudah tidak transparan ditambah lagi pihak rumah sakit selalu terlambat dalam melakukan pencairan terhadap para medis.

“Jadi menurut saya ini juga berdampak pada pelayanan di RSUD tersebut,” katanya.

Roisman juga meminta kepada bupati Dosmar Banjarnahor agar memberikan perhatian khusus terhadap RSUD, agar tidak terjadi lagi tradisi rujuk. “Bupati di sini harus memberikan perhatian khusus terhadap rumah sakit itu, karena selama ini hanya merujuk dan merujuk sehingga kepercayaan masyarakat Humbahas menjadi minim terhadap RSUD tersebut,” tegasnya. (mas)

Berikan Saran dan Informasi anda di Situs Nababan ini ....terimakasih

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s