Tahapan Pembentukan Protap Masih Panjang

Jakarta – Tahapan pembentukan lima daerah otonom baru di wilayah Sumut masih panjang. Pasalnya, nantinya pembentukan daerah otonom baru tidak akan langsung dipayungi undang-undang.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman menjelaskan, pembentukan daerah otonom baru (DOB) akan didahului dengan daerah persipan selama tiga tahun.

“Jadi nanti kami akan membahas peraturan pemerintah tentang pembentukan daerah persiapan. Jika sudah berjalan tiga tahun, akan dievaluasi. Kalau dinilai sudah siap, barulah ditetapkan dengan UU pembentukan daerah otonom baru,” beber Rambe kepada koran ini, kemarin (13/3).

Nah, kapan mulai dibahas PP pembentukan daerah persiapan itu? Rambe menjelaskan, tetap harus menunggu rampungnya pembahasan dua Rancangan PP (RPP) yang mengatur pemekaran daerah. Yakni Termasuk draft Peraturan Pemerintah (PP) tentang Disain Besar Penataan Daerah (Disertada) dan PP Penataan Daerah.

“Ibarat naik haji, dua PP itu tiket dan visanya. Kalau belum ada dua barang itu, tak bisa kami naik haji. Kalau dua PP itu sudah terbit, barulah kami bahas pemekaran,” ujar politikus Partai Golkar itu.

Dikatakan, di dalam PP Disertada itu nantinya ada gambaran berapa daerah yang bisa dimekarkan. “Misal Sumut bisa tambah dua atau tiga provinsi lagi. Kalau itu ada di PP tersebut, ya kita bahas usulan pembentukan provinsi di wilayah Sumut,” imbuhnya lagi.
Diketahui, ada lima usulan pembentukan daerah otonom baru di wilayah Sumut yang sebenarnya sudah dalam bentuk RUU.

Kelima RUU itu, yakni RUU pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap), Provinsi Kepulauan Nias, Kabupaten Simalungun Hataran, dan Kabupaten Pantai Barat Mandailing yang masuk paket 65 RUU.

Dan satu lagi RUU pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara (Sumtra) yang masuk dalam paket 22 RUU, yang belum pernah sekalipun dilakukan kunjungan lapangan untuk mengecek kelengkapan syarat fisik kewilayahan.

Penjelaskan Rambe klop dengan keterangan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Sumarsono, beberapa waktu lalu.

Bahwa untuk menjadi DOB itu kan harus terlebih dahulu menjadi daerah persiapan selama tiga tahun. Nah, setelah itu baru dievaluasi apakah memungkinkan ditetapkan menjadi DOB,” ujar Sumarsono di Jakarta, Kamis (25/2).

Sumarsono juga menegaskan, pembentukan daerah persiapan juga tidak akan terlalu berpengaruh besar terhadap fiskal negara. Karena saat sebuah daerah dinyatakan sebagai daerah persiapan, yang dbutuhkan hanya kepala daerah persiapan. Kemudian terkait struktur organisasi pemerintahan di bawahnya, masih sangat minimalis.

“Jadi semua lembaga terintegrasi dengan dinas-dinas yang ada. APBD-nya juga terintegrasi dengan APBD induk. DPRD belum dibutuhkan. Jadi misalnya untuk Dinas PU, itu hanya butuh satu pejabat plus staf yang ditugaskan mengawal masing-masing sektor untuk daerah persiapan,” ujarnya. (sam)

Berikan Saran dan Informasi anda di Situs Nababan ini ....terimakasih

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s