Pemprovsu Dinilai Tak Konsisten Pelunasan Utang DBH

MEDAN– Dalam beberapa tahun terakhir, utang dana bagi hasil (DBH) selalu menjadi momok bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Bahkan, Pemprovsu baru berani menjamin bakal mampu melunasi utang DBH ke seluruh kabupaten/kota pada tahun 2018 mendatang, termasuk untuk Kabupaten Tapanuli Utara, Humbahas, Tobasa.

Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Zulfikar menilai sikap Pemprovsu tidak konsisten terkait penyelesaian utang DBH. Menurutnya, Pemprovsu telah berkomitmen bersama DPRD Sumut dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melunasi seluruh tunggakan yang ada paling lambat 2017 mendatang.

”Belakangan Pemprovsu kenapa mengeluarkan statment bahwa utang DBH bakal lunas 2018 mendatang, artinya tidak konsisten apa yang sudah direncanakan dari awal,”ujar Zulfikar saat ditemui diruang Fraksi PKS DPRD Sumut, Selasa (26/1).Zulfikar mengaku ada beberapa faktor yang menyebabkan Pemprovsu akhirnya menunggak pembayaran DBH kepada seluruh kabupaten/kota diantaranya tidak tercapainya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Di mana, tidak terealisasinya target penerimaan PAD tidak terlepas dari kurang maksimalnya kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mencari PAD.

Kata dia, di dalam perencanaan APBD sudah dicantumkan berapa jumlah proyeksi pendapatan yang akan diterima dan jumlah proyeksi belanja yang akan dikeluarkan.“Ternyata target PAD tidak tercapai, terpaksa harus ada yang dikorbankan, sampai pada akhirnya Pemprovsu menunda pembayaran DBH ke kabupaten/kota,” ujar pria asal Tebing Tinggi itu.

Tidak tercapainya target PAD, lanjut dia, juga memiliki dua kemungkinan yakni target penerimaan yang ditetapkan tidak realistis serta ketidak mampuan dari SKPD teknis.”Faktanya saat ini sejak 2012 target PAD tidak pernah tercapai. Artinya besar kemungkinan bukan targetnya yang tidak realistis, tapi kinerja SKPD terkait yang tidak maksimal,” jelas Anggota Badan Anggaran (Banggar) itu.

Pada APBD 2016, pihaknya sudah mengingatkan kepada Pemprovsu agar dalam menetapkan target penerimaan PAD lebih realistis. Sebab, ketidak mampuan memenuhi target PAD akan mempengaruhi kemampuan belanja nantinya.

Tertundanya pembayaran utang DBH, ujar dia, membuat perencanaan pembangunan di seluruh Kabupaten/Kota menjadi terhambat.
”Tentunya di dalam APBD masing-masing kabupaten/kota sudah dicantumkan nomenklatur pembayaran utang DBH Pemprovsu dan telah dibuat proyeksi pembangunan dari dana yang bersumber pembayaran utang DBH. Akibat utang DBH tidak dibayarkan, maka pekerjaan yang telah direncanakan tidak dapat direalisasikan,” paparnya.

Anggota Banggar Fraksi Hanura, Darwin menambahkan bahwa Pemprovsu telah berkomitmen membayar utang DBH paling lambat 2017 mendatang. Hanya saja, untuk utang tahun berjalan dibayarkan pada tahun berikutnya karena harus ditampung terlebih dahulu pada APBD. “Kita lihat bagaimana realisasinya,” ujar Darwin. (dik/pmg/pra)

Berikan Saran dan Informasi anda di Situs Nababan ini ....terimakasih

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s