Wakil Ketua KPK Kelahiran Siantar Itu Ternyata Kaya Raya, Ini Hartanya…

Irjen Pol Basaria Panjaitan
Irjen Pol Basaria Panjaitan

Nama Irjen Pol Basaria Panjaitan kian tenar setelah dipilih menjadi satu dari lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019, Kamis (17/12) malam kemarin.

Basaria yang kelahiran Pematangsiantar, Sumatera Utara, ini merupakan perempuan pertama yang duduk di kursi pimpinan KPK. Berdasar penelusuran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di kpk.go.id, staf ahli sosial dan politik Kapolri itu memiliki total harta kekayaannya sebesar Rp 9,89 miliar.

Dia tercatat terakhir kali menyerahkan LHKPN ke KPK pada Mei 2015.

Basaria memiliki kekayaan berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, dan giro serta setara kas. Disebutkan, harta tidak bergerak milik Basaria berupa tanah dan bangunan senilai Rp 8,89 miliar.

Tak kurang dari sepuluh bidang tanah dan bangunan tercatat dalam LHKPN polwan lulusan Sepamilsukwan tahun 1984 ini.

Di antaranya ada tanah dan bangunan di Medan, Tangerang, tiga bidang tanah di Batam, sebuah rumah di Jakarta, dua bidang tanah di Lombok Barat, serta dua bidang tanah dan bangunan di Bekasi.

Tak hanya itu, Basaria juga memiliki bergerak berupa logam mulia senilai Rp 550 juta, serta giro dan setara KAS senilao Rp 460 juta.
Diketahui, harta kekayaan yang dimiliki Basaria lebih besar apabila dibandingkan dengan harta yang dimiliki empat pimpinan lainnya. Sebut saja mantan Staf Ahli Badan Intelijen Negara (BIN) Saut Situmorang yang total hartanya berjumlah Rp1,73 miliar dan USD 20.000.

Kemudian Agus Rahardjo yang dipilih sebagai ketua KPK jilid IV yang memiliki kekayaannya sebesar Rp 2,4 miliar. Serta Hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Jakarta yang hanya memiliki harta sebesar Rp 770 juta.

Tak hanya disorot karena kekayaannya, Basaria juga dikenal sering mengeluarkan pernyataan kontroversial selama menjalani seleksi calon pimpinan KPK. Dia diketahui pernah menyatakan bahwa KPK bisa mengeluarkan SP3 atau surat pemberhentikan perkara.

Dia juga pernah menyatakan pentingnya koordinasi antara KPK, Polri, dan Kejaksaan. Sehingga apabila perkara korupsi sudah bisa ditangani dua lembaga tersebut, KPK hanya tinggal menggencarkan upaya pencegahan korupsi. (put/jpg/ms)

Iklan

Berikan Saran dan Informasi anda di Situs Nababan ini ....terimakasih

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s