Rinawati Sianturi Diperiksa KPK

MEDAN – Terkait dugaan suap persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Provinsi Sumut tahun 2012 dan persetujuan Perubahan APBD Sumut tahun2012/2013 serta penolakan penggunaan hak interpelasi oleh anggota DPRD Sumut, KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa anggota dan mantan anggota DPRD Sumut di Ruang Aula Benteng Huraba Brimobdasu di Jalan KH Wahid Hasyim, Medan Baru, Kamis (19/11) pagi.

Di hari keenam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa 14 orang anggota dan mantan anggota DPRD Sumut, yang salah satunya adalah anggota DPRD dari daerah pemilihan Siantar-Simalungun, yakni Rinawati Sianturi.

Kader Hanura yang merupakan istri anggota DPR RI Samsudin Siregar ini diperiksa bersama sejumlah anggota DPRD lainnya, seperti Zulkifli Effendi Siregar yang merupakan Wakil Ketua DPRD Sumut Periode 20014-2019 dari Fraksi Hanura, TaufiK Hidayat dari Fraksi PKS, Aduhot Simamora dari FP Hanura, Yan Sahrin Gerindra mantan ketua fraksi, Nur Azizah dari Fraksi PKS, Elezaro Duha PPRN, Hamamisul Bahsan, Rahmiana Delima Pulungan, Pasaruddin Daulay dari Fraksi PKS, Abu Bokar Tamba dari Fraksi PAN, Washington Pane dari Fraksi PPRN dan Sonny Firdaus dari FP Gerindra.

Salah seorang yang diperiksa, M Nasir, mantan anggota DPRD Sumut Periode 2009-2014, yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD Medan Periode 2014-2019 dari Fraksi PKS, mengatakan bahwa Interplasi tahap pertama yang diajukan anggota DPRD Sumut Periode 2009-2014 pada Gubernur Non Aktif Gatot Pujo Nugroho disinyalir karena rasa kesal anggota dewan pada Gubsu karena nama-nama calon SKPD yang diajukan malah dimutasi Gatot.
“Disinyalir, pada interplasi pertama itu, semua anggota dewan sakit hati. Karena yang direkomendasikan itu para SKPD nya malah dimutasi,” terangnya.

Dirinya juga menjelaskan bahwa penyidik KPK dalam pemeriksaan ini kembali menanyakan tentang pembahasan APBD, interplasi dan laporan pertanggung jawaban.

“Pertanyaannya sama seperti yang diajukan kepada teman-teman yang diperiksa sebelumnya. Seputar pembahasan APBD, interplasi dan laporan pertanggungjawaban,” katanya.

Disinggung apakah dirinya mengetahui masalah uang yang dibagikan ke para anggota dewan untuk menutupi kebobrokan Gatot selama menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, Nasir menegaskan dia tidak mengetahui hal tersebut.
“Tidak tahu saya. Tahu nya pun dari media,” ujarnya.

Dalam hal ini, Nasir menjelaskan dirinya sama sekali tidak ada menerima uang sebesar Rp350 juta, seperti yang dikatakan mantan anggota DPRD Sumut lainnya, Syamsul Hilal, yang menjelaskan bahwa berdasarkan berkas yang ditunjukkan penyidik KPK, kalau anggota DPRD Sumut memperoleh uang sebesar Rp350 juta. “Tidak ada saya terima. Yang saya terima saat menjabat ya cuma honor dan gaji saya saja,” katanya.

Selain itu, Nasir juga menjelaskan dalam 3 kali pengajuan hak interplasi dewan ke Gubsu, dirinya pribadi dan Fraksi PKS menolak pengajuan interpelasi tersebut. “Saya pribadi, selama menjabat, menolak pengajuan hak interplasi itu. Dan yang terakhir Fraksi PKS juga menolak itu,” katanya.

Ditanya siapakah yang menjadi penggagas interpelasi anggota DPRD Sumut kepada Gatot, dia mengatakan bahwa orang yang awalnya mengajukan hak politik anggota dewan itu sudah meninggal dunia.“Kalau yang pertama sudah almarhum orangnya. Nggak enak dibahas lagi. Kalau yang selanjutnya saya kurang tahu,” tutupnya. (bay)

Berikan Saran dan Informasi anda di Situs Nababan ini ....terimakasih

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s