Demi Kesejahteraan Masyarakat Lima Perda Ditetapkan di Taput

Perda
Bupati Taput Drs Nikson Nababan

Tarutung – Lima rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diusulkan Pemkab Taput kepada DPRD akhirnya mendapat persetujuan dalam rapat paripurna di gedung DPRD dengan agenda pendapat akhir fraksi, Jumat (8/5).

Bupati Taput Drs Nikson Nababan bersama pimpinan dan ketua fraksi-fraksi menandatangani persetujuan bersama agar ranperda itu ditetapkan menjadi perda produk tahun 2015.

Lima ranperda yang disetujui menjadi perda itu yakni, Perda tentang Penyertaan Modal dari Pemkab Taput kepada pihak ketiga, Perda tentang Penyertaan Modal ke PDAM Mual Natio, Perda tentang Penyertaan Modal Kepada Perusda Pertanian, Perda tentang Penyertaan Modal Kepada Perusda Pertambangan dan Industri dan terakhir Perda tentang Pemilihan Kepala Desa.

Sebelum penandatanganan, Drs Nikson menjelaskan satu persatu-satu mengenai ranperda tersebut di hadapan dewan. Untuk ranperda penyertaan modal ke Perusda Pertanian, menurutnya, penyertaan modal ke perusda pertanian dari APBD bertujuan untuk membantu dan memfasilitasi petani dalam kebutuhan pupuk dan menjaga petani dari resiko naik turunnya harga tanaman pasca musim panen.

“Penyertaan modal ke perusda juga akan memfasilitasi petani dalam proses pengolahan lahan dan mengembangkan usaha-usaha pertanian. Sedangkan untuk ranperda penyertaan modal ke perusda industri dan pertambangan, bertujuan untuk penyerapan tenaga kerja serta memenuhi modal dasar dan memperkuat struktur permodalan pada kegiatan yang berhubungan dengan industri dan pertambangan di Taput,” ungkapnya.

Demikian juga penyertaan modal ke PDAM untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum. Untuk meningkatkan sarana prasarana air minum sehingga akan meningkatkan derajat kebersihan dan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, mengenai Ranperda Pilkades, lanjut Nikson, dengan terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades, maka peraturan daerah Taput Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pun harus diubah dan disesuaikan dengan sejumlah peraturan yang lebih tinggi yang baru terbit tersebut.

Nikson menjelaskan, ranperda tentang Pilkades nantinya akan mengatur pelaksanaan pilkades yang dilakukan secara jujur, adil dan bebas rahasia termasuk netralitas penyelenggara pilkades.
Dalam ranperda tersebut juga diatur seleksi calon kepala desa yang diharapkan akan mejaring calon kades yang berkualitas.

Nikson menambahkan, pilkades yang semakin ketat merupakan kesungguhan dari Pemkab untuk melahirkan pemimpin desa yang berkualitas yang mampu menterjemahkan kebijakan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Komposisi kepanitiaan pengadaan surat dan kotak suara yang juga dibiayai dari APBD Taput diharapkan meminimalisir panitia yang main mata dengan salah satu calon.

“Dengan seleksi yang ketat ini maka kita harapkan kades yang lahir akan berkualitas. Sehingga terjadi peningkatan pelayanan publik yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal,” katanya

Sementara itu, Ketua DPRD Taput Ottoniyter Simanjuntak mengatakan, setelah lima ranprerda yang disodorkan oleh pemkab menjadi perda, maka diharapkan juga melalui peraturan tersebut akan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat serta pendapatan asli daerah.

Otto berpesan, PDAM Mual Natio agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum. Sebab, air merupakan kebutuhan dasar manusia.

Sementara, kepada perusda industri pertambangan dan industri diharapkan dengan adanya penyertaan modal maka perusahaan ini melalui program-program kerja yang dikelola secara professional transparan dan akuntabel akan berkontribusi dengan menggali dan mengelola seluruh potensi di Taput yang berhubungan dengan industri dan pertambangan.

“Demikian juga halnya kepada perusda pertanian. Kami minta tetaplah bersinergi dengan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Dinas Pertanian sehingga dengan demikian harapan untuk pencapaian visi jadi lumbung pangan dapat tercapai. Sebaliknya kalau tidak bersinergi, mustahil visi itu dapat tercapai,” katanya.

Terakhir Ottoniyer menyatakan, dengan telah ditandatanganinya berita acara persetujuan bersama Bupati bersama dengan DPRD atas lima perda tersebut, selanjutnya agar dikirimkan ke Gubsu untuk mendapat evaluasi. “Setelah itu peraturan daerah ini juga agar disosialisasikan kepada masyarakat untuk dapat diketahui dan dilaksanakan,” katanya. (ht)

Berikan Saran dan Informasi anda di Situs Nababan ini ....terimakasih

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s