27 Anggota DPRDSU dari 8 Fraksi Ajukan Hak Interpelasi Terhadap Gubsu Terkait Pelanggaran Perda

DPRDSUMedan – Sedikitnya 27 anggota DPRD Sumut dari 8 fraksi mengajukan hak interpelasi (hak bertanya) terhadap Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST terkait adanya dugaan pelanggaran Perda No 4/2012 tentang APBD Provsu TA 2013 dan Perda No 11 tahun 2013 tentang Perubahan APBD TA 2013. Hak interpelasi sudah memenuhi ketentuan dan telah diajukan kepada pimpinan dewan untuk segera dibahas dan dijadualkan paripurnanya.

Demikian disampaikan anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat Ramli kepada wartawan, Rabu (4/6) di ruang kerjanya terkait dengan usulan pengajuan hak interpelasi anggota DPRD Sumut terhadap Gubsu kepada Pimpinan Dewan.

Ramli yang merupakan salah seorang penggagas usulan hak interpelasi terhadap Gubsu mengatakan, sedikitnya 27 anggota dewan dari 8 fraksi telah menandatangani surat pengajuan hak interpelasi, yaitu Guntur Manurung SE, Dra Ristiawati, Nurhasanah, Ramli, Drs H Rahmad P Hasibuan, Mustofawiyah SE, Khairul Fuad, Robert Nainggolan (Fraksi Demokrat). Alamsyah Hamdani (PDI Perjuangan), Murni EV Munthe, Drs Dk Dermawan Sembiring, Dr (Cant) Tohonan Silalahi SE MM, Tonnies Sianturi (Fraksi-PDS).

Selanjutnya Abu Bakar Tambak, Mulyani, Ferry Suando Tanuray Kaba, Sonny Firdaus (FGerindra Bulan Bintang Reformasi), Aduhot Simamora, Elezaro Duha, Musdalifah (FP Hanura), Washington Pane (F-PPRN), Pasiruddin Daulay, Ahmad Hosen Hutagalung, Drs H Rijal Sirait, Bustami HS (FPPP) dan Syahrial Harahap dari F-PAN. Sementara FP Golkar dan F-PKS tidak ada yang ikut menandatangani usulan hak interpelasi.

Disebutkan, pengajuan hak interpelasi itu dilakukan setelah memperhatikan, mengawasi dan melakukan kajian terhadap laporan maupun pengaduan masyarakat yang telah dirugikan, akibat pembayaran bantuan sosial dan hibab, serta bantuan-bantuan lain yang tercantum pada buku APBD 2012 tidak direalisasi, sehingga melanggar Perda N0 5/2011 dan Perda No 3/2012 tentang APBD 2012 dan P-APBD 2012.

Setelah penutupan buku kas tahun takwin 2013, lanjut Ramli dari dapil Kepulauan Nias, telah ditemukan pelanggaran terhadap Perda N0 4/2012 dan Perda No 11/2013, terbukti dari terjadinya rasionalisasi terhadap bantuan keuangan provinsi atau BDB (Bantuan Daerah Bawahan) kepada 33 kabupaten/kota melalui surat Sekdaprovsu ditujukan ke bupati/wali kota se-Sumut. “Rancunya lagi, surat Sekdaprovsu seolah-olah dapat menganulir daftar pagu anggaran telah tercatat dalam buku APBD 2013, dimana telah ditetapkan paripurna DPRD Sumut,” ujarnya.

Bukti lainnya, kata Ramli, ditemukan ketidakadilan, karena di satu sisi bansos, hibah dan bantuan lainnya yang disampaikan melalui reses tidak satupun terealisasi, tapi di sisi lain permohonan yang disampaikan melalui Gubsu baik pribadi maupun kroninya dapat terealisasi. Naifnya lagi, Gubsu dan Pemprovsu telah mempermalukan 100 anggota dewan di hadapan konstituennya maupun masyarakat di dapil masing-masing.

Dari kajian dan bukti-bukti itu, ungkap Ramli, Gubsu telah melakukan pelanggaran terhadap Perda No 4/2012 tentang APBD Provsu TA 2013 dan Perda No 11/2013 tentang Perubahan APBD 2013, sehingga sejumlah anggota dewan mengajukan hak interpelasi terhadap Gubsu sesuai UU No 27/2009 dan Peraturan DPRD Provsu No 10/K/2012 tentang tata tertib DPRD Sumut. Dengan jumlah 27 anggota dewan dari berbagai fraksi mengusulkan sudah memenuhi ketentuan.

Berkaitan dengan itu, Ramli meminta Pimpinan Dewan dan Pimpinan fraksi jangan tutup mata dengan kondisi yang terjadi di Sumut saat ini, tapi segera ditindaklanjuti di-banmus-kan (dijadualkan di rapat badan musyawarah) dewan untuk memparipurnakan pengajuan hak interpelasi tersebut.

Apalagi, tambah Ramli, berdasarkan laporan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) perwakilan Sumut, dimana hasil audit pertanggung-jawaban keuangan Pemprovsu TA 2013 telah disimpulkan dengan opini disclaimer (buruk). “Lebih naif lagi, laporan pertanggungjawaban keuangan (APBD 2013) masuk dalam 4 terburuk urutan ke-29 dari 33 provinsi di Indonesia. Berdasarkan laporan BPK ini, wajar dipertanyakan dan diragukan kemampuan Gubsu Gatot Pujo Nugroho memimpin Sumut ke depan,” ujarnya. (A4/d)

Berikan Saran dan Informasi anda di Situs Nababan ini ....terimakasih

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s