Wewenang Wakil Kepala Daerah

Oleh: Hasrul Sani Siregar

Dalam Undang-undang No 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur secara jelas tugas, wewenang dan fungsi wakil kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota.

Pakar hukum tata negara, Margarito mengatakan bahwa dalam UU No 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peran dan fungsi wakil kepala daerah tidak diatur dalam undang-undang tersebut.

Justru sebaliknya, menurut hemat penulis dalam Undang-undang No 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah secara lengkap mengatur posisi wakil kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Oleh karenanya, wakil kepala daerah sangat perlu dalam hal membantu tugas-tugas kepala daerah.

Wakil kepala daerah diberikan wewenang dan fungsi untuk membantu tugas dan fungsi kepala daerah. Posisi wakil kepala daerah sangatlah strategis kalau dilihat dari tugas dan fungsi kepala daerah yang begitu besar.

Selain sebagai kepala daerah di wilayah provinsi, gubernur juga memiliki posisi sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri dalam negeri. Maksud dari pemerintah di sini adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.

Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi memiliki peran, tugas dan wewenang yang sangat strategis dan menentukan dalam keberlangsungan pemerintahan tidak hanya di tingkat provinsi namun juga di tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi dalam hal mengkoordinasikan dan memfasilitasi berbagai persoalan yang muncul. Seorang gubernur dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi juga bermakna sebagai wakil presiden di daerah (wilayah provinsi).

Gubernur sebagai wakil pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan antara lain mengkoordinasikan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, antar instansi vertikal di wilayah provinsi, antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi dan antarpemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi. Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi menerapkan asas dekonsentrasi, manakala posisi gubernur sebagai kepala daerah menerapkan asas desentralisasi.

Dari semua tugas dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi tersebut menunjukkan bahwa gubernur berperan dalam mengkoordinasikan semua stakehorders dalam setiap permasalahan yang muncul baik di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota.

Utamanya adalah peran gubernur dalam menjaga stabilitas politik di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal memiliki tugas dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi, gubernur juga memiliki wewenang dalam hal menyelesaikan perselisihan dengan cara pembinaan dalam hal penyelenggaraan fungsi pemerintahan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

Dilihat dari tugas dan fungsi gubernur sebagai kepala daerah di tingkat provinsi maupun gubernur sebagai wakil pemerintah di tingkat provinsi yang memerlukan pemikiran dengan waktu yang terbatas, maka peran dan fungsi wakil kepala daerah sangatlah urgen jika dilihat dari kondisi yang demikian.

Kedudukan dan posisi wakil kepala daerah di tingkat provinsi memiliki peran yang sangat besar melihat tugas kepala daerah yang memiliki 2 tugas dan fungsi sekaligus yang mesti diselesaikan dengan segera.

Oleh karenanya, menurut hemat penulis tidak beralasan, jika posisi wakil kepala daerah dianggap tidak memiliki tugas dan fungsi yang jelas, justru sebaliknya dapat membantu tugas-tugas kepala daerah.

Dalam bagian keempat tentang pemerintah daerah, paragraf kesatu tentang kepala daerah dan wakil kepala daerah khususnya di pasal 24, 25, 26 dan pasal 27 secara jelas dan lengkap diatur tentang tugas dan wewenang serta kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Oleh karenanya, peran dan fungsi wakil kepala daerah sangat penting dalam pemerintahan lokal. Tentu dalam melaksanakan tugas dan fungsi seorang kepala daerah yang memimpin di tingkat provinsi dan sekaligus pula sebagai wakil pemerintah di tingkat provinsi, keberadaan wakil kepala daerah sangat diperlukan dan sangat urgen dengan melihat tugas dan fungsi kepala daerah yang memiliki 2 fungsi dan tugas sekaligus serta membutuhkan perencanaan yang matang serta tindakan yang cepat pula.

Menurut data dari Kemendagri dalam kurun waktu 2010-2011, yang telah menyelenggarakan Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung sebanyak 311 baik pemilihan gubernur, bupati dan wali kota hanya sekitar 6 persen yang tetap solid dan tetap bersama-sama hingga tugasnya selesai serta secara bersama-sama pula mencalonkan kembali dalam Pemilukada secara langsung, sementara sisanya 94 persen baik pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebelumnya bersama-sama di penghujung periode kepemimpinannya tidak bersama-sama kembali dan dalam pemilukada secara langsung periode berikutnya berpisah dan tidak bersama-sama lagi.

Walaupun demikian, harmonisasi dan kerja sama antara kepala daerah dan wakil kepala daerah diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan agar pembangunan yang telah direncanakan dalam visi dan misi dapat terwujud dan terealisasi sesuai dengan program dan sasaran yang telah dibuat. (*)
Penulis adalah: Widyaiswara Madya BKD Provinsi Riau

Berikan Saran dan Informasi anda di Situs Nababan ini ....terimakasih

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s