Inalum Resmi jadi Milik Indonesia

InalumJAKARTA – PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) resmi mengakhiri perjanjian kontrak kerjasama dengan Nippon Asahan Alumunium (NAA), konsorsium perusahaan Jepang. Lalu siapa yang akan ditunjuk pemerintah untuk memimpin Inalum? Menteri Perindustrian MS Hidayat mengaku menyerahkan sepenuhnya penunjukan direksi Inalum pada Kementerian BUMN.

“Untuk pertanyaan itu kami serahkan pada Pak Dahlan selaku Menteri BUMN. Tentu itu dilakukan setelah konsolidasi tanggal 19 Desember 2013 di Kementerian BUMN. Masalah manajemen Inalum tidak kita bahas hari ini,” terangnya di gedung Kemenperin, Jakarta, Senin (9/12). Lebih lanjut, Hidayat berkeinginan membawa Inalum bisa lebih maju lagi saat dikuasai oleh Indonesia. Karenanya dia juga akan mengawasi bersama Menteri Keuangan Chatib Basri.

”Kami ingin membuat Inalum jadi andalan Indonesia, karena ini baru pertama kalinya Indonesia mengambil alih saham kembali seratus persen. Saya nanti bersama Pak Chatib akan ikut membantu mengawasi Inalum, membantu Kementerian BUMN,” kata Hidayat.

Hal senada dikatakan Dahlan Iskan, untuk saat ini dia menegaskan bahwa penunjukkan direksi Inalum belum bisa dibocorkan. “Untuk pergantian direksi mohon maaf belum bisa disampaikan sekarang,” timpal Dahlan di tempat yang sama. Kendati begitu, mantan Dirut PLN ini memastikan manajemen Inalum tetap berjalan. “Yang penting manajemen Inalum enggak vakum dan tetap masih berjalan sampai saat ini,” aku pria asal Magetan ini.

Demikian juga mengenai nilai share saham yang diberikan untuk Pemprov Sumatera Utara dan pemkab/pemko yang ada di sekitar Danau Toba, kedua menteri ini masih bungkam. Mereka menegaskan bahwa share saham untuk pemda masih akan dibahas di internal kementerian. “Nanti itu akan dibicarakan dalam internal kita sendiri. Pantas saja mereka (pemda) dilibatkan. Tapi nanti dibicarakan lagi, tidak hari ini,” tutup Dahlan.

Sebelumnya, pemerintah resmi mengakhiri perjanjian dengan konsorsium perusahaan Jepang. PT Nippon Asahan Alumunium (NAA), dalam pengelolaan PT Indonesia Asahan Inalum (Inalum). Acara pengakhiran kerjasama dan sekaligus pengalihan saham NAA ke pemerintah RI ini digelar di Ruang Garuda Gedung Kemenperin, Jakarta, Senin (9/12).

Adapun besaran harga yang disepakati antara pemerintah Indonesia dengan Jepang yakni US$ 556,7 juta. Selanjutnya PT Inalum akan berada di bawah pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, dengan perjanjian pengakhiran ini maka PT Inalum sejak Senin (9/12) resmi jadi miliki Indonesia secara utuh.

”Dengan masa berakhirnya perjanjian pengakhiran, maka Inalum resmi dimiliki oleh Indonesia secara utuh,” ujar Hidayat usai menandatangai pengakhiran kontrak kerjasama. Inalum akan resmi berada dalam pengelolaan BUMN pada 19 Desember 2013. Di tanggal ini kata Hidayat semua akan benar-benar diserahkan pada BUMN. ”Akta peralihan saham (Deeds of Share) akan dilakukan di kantor Kementerian BUMN pada tanggal 19 Desember 2013, di mana pemerintah Indonesia akan diwakili oleh Kementerian BUMN,” imbuh dia.

Dengan ditandatanganinya Deeds of Share, pihak NAA menyerahkan seluruh sahamnya kepada pemerintah Indonesia, sehingga terhitung tanggal tersebut, PT Inalum resmi menjadi milik Indonesia sebesar 100 persen. Dalam penandatanganan pengakhiran kontrak tersebut hadir beberapa perwakilan konsorsium NAA yang terdiri dari 11 perusahaan yang diwakili oleh Chairman NAA.

PT Inalum yang terdiri dari, Presiden Direktur Mikio Mizuguchi, Direktur Nasril Kamaruddin, Harmon Yunaz dan Sahala Hasoloan Sijabat dan Komisaris Emmy Yuhassarie. Dari Indonesia hadir Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri BUMN Dahlan Iskan, dan Menteri Keuangan Chatib Basri. (chi/jpnn)