KPU Sumut akan Digugat ke PTUN

Tarutung – Putusan rapat pleno KPU Sumut yang menetapkan delapan pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Taput, akan segera digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Karena putusan yang dibacakan di Hotel Grand Sakura, Jalan HM Yamin SH, Medan, Jumat (20/9) tersebut dinilai cacat hukum.

“Kita akan menggugat hasil putusan KPU Sumut itu dalam waktu dekat ke PTUN. Karena kami tidak terima putusan itu yang diduga melanggar ketentuan undang-undang,” ujar salah satu calon Bupati Taput Ratna Ester Lumbantobing, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Sabtu (22/9).

Ia menegaskan, pihaknya juga akan mengajak seluruh paslon bupati/wakil bupati yang memiliki dukungan legal untuk bersama-sama menggugat putusan tersebut ke PTUN. ”Kita akan bicarakan soal gugatan ini kepada seluruh kandidat. Karena kita tidak mau Pilkada Taput itu diulang karena cacat hukum,” sebut Ratna.

Dia mengaku bukan ada unsur suka atau tidak suka kepada paslon yang lain. Tapi ini semua karena persoalan kebenaran yang ada dalam ketentuan hukum. Tidak mungkin dukungan suara paslon lebih dari 100 persen jumlah suara sah dan satu partai mengusung dua kandidatnya.

Ditanya, jika kandidat lain tidak mau ikut untuk memasukkan gugatan ke PTUN, Ratna Ester dengan tegas mengatakan, pihaknya akan tetap menggugat ke PTUN. ”Kami akan tetap menggugat ke PTUN kalau paslon lain pun tidak mau ikut. Karena apa? Karena kami tidak mau uang rakyat itu habis begitu banyak hanya gara-gara pilkada ini,” imbuhnya.

Ratna menambahkan, masyarakat Taput harus diberi pendidikan politik yang jujur dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ”Sebagai calon bupati, tentu tanggungjawab kami juga yang memberikan pendidikan politik demokrasi yang benar dan bagaimana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bukan malah melakukan pembiaran atas kesalahan yang melanggar undang-undang itu,” tambahnya.

Sementara itu, calon Bupati Taput lainnya Pinondang Simanjuntak mengatakan, pihaknya masih pikir-pikir soal rencana gugatan ke PTUN tersebut. ”Kami tetap tunduk pada keputusan DKPP. Jika masalah penetapan KPU Sumut itu, jelas kami menolak. Tapi kalau untuk menggugat ke PTUN kami masih pikir-pikir dan koordinasi dengan tim penasehat hukum kami,” singkatnya.

Terpisah, Banjir Simanjuntak, saat dihubungi melalui telepon selulernya, justru langsung sepakat dengan usulan yang disampaikan Ratna Ester Lumbantobing. ”Sejak awal dari putusan itu, jelas kita satu ide dengan Ratna. Jelas kami akan setuju soal itu. Saya juga akan mengajak kandidat lain untuk bergabung,” ujar Banjir.

Sedangkan calon Bupati Taput lainnya, Bangkit P Silaban, SE, MSi saat dihubungi melalui telepon selulernya, Sabtu (22/9) belum menjawab karena sambungan ke telepon selulernya tidak diterima. (hsl/mua)

Satu pemikiran pada “KPU Sumut akan Digugat ke PTUN

Berikan Saran dan Informasi anda di Situs Nababan ini ....terimakasih

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s