KPU Klarifikasi PNS Tidak Dilarang Hadiri Kampanye

Tarutung – Ketua KPU Taput Lamtagon Manalu memenuhi undangan Panwaslu untuk mengklarifikasi pernyataan ‘PNS Tidak Dilarang Hadiri Kampanye’, Senin (29/7). Pembahasan terkait pernyataan Lamtagon berlangsung selama dua jam di kantor Panwaslu di Jalan Raja Johannes, Tarutung.

Anggota Panwaslu Divisi Penindakan Kopman Pasaribu mengatakan, Lamtagon Manalu hadiri sesuai undangan yang sudah dilayangkan sebelumnya. “Jadi, sebelumnya kita sudah mengundang Ketua KPU untuk mengklarifikasi ucapannya di media. Sebab beberapa waktu lalu, Ketua KPU menyatakan PNS tidak dilarang menghadiri kampanye,” jelasnya.

Menurut dia, setelah hadir, Lamtagon akhirnya mengklarifikasi dan mengaku, bahwa dia tidak melarang PNS ikut kampanye. Namun maksud pernyataan itu, tidak ada peraturan KPU yang dapat melarang PNS ikut dalams sebuah kampanye sepanjang itu hanya mendengar visi dan misi balon bupati.

Hasil dari keterangan Lamtagon tersebut, Kata Kopman, akan diplenokan oleh pimpinan Panwaslu, untuk kemudian akan dikirim ke Panwaslu Sumut dan Panwaslu pusat.

“Jadi kita hanya minta keterangan. Dan hasilnya kita kirimkan ke pimpinan kita,” ujarnya. Terpisah, pengamat Pilkada Taput Roder Nababan SH kepada wartawan yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya mengaku, KPU tidak seharusnya menyatakan PNS tidak dilarang hadiri kampanye.

“Katakan memang tidak ada peraturan KPU yang melarang PNS mengikuti kampanye, namun ucapan itu menjadi seperti pembenaran bahwa PNS dapat mengikuti sebuah acara kampanye.

Nah, sekarang kita tanya, apakah memang kehadiran PNS mulai dari sfat hingga kepala dinas dalam deklarasi salah satu pasangan balon bupati hanya untuk mendengr visi dan misi,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Roder, tidak seharusnya ucapan tersebut keluar dari Ketua KPU yang bertugas melakukan penyelenggaraan Pilkada Taput dengan independen.

Sebelumnya, Ketua KPU Taput Lamtagon mengaku, KPU tidak melarang PNS untuk menghadiri kampanye atau sosialisasi sepanjang mendengar visi misi.

“Perlu diluruskan, di dalam peraturan KPU, PNS tidak dilarang untuk mendukung maupun mengikuti pertemuan dan menghadiri kampanye untuk mengetahui visi misi pasangan calon.

Yang dilarang adalah berkampanye,” terangnya dalam sebuah acara koordinasi yang dihadiri unsur pimpinan daerah Taput. (cr-02/mua)

Berikan Saran atau Informasi anda pada Situs Nababan ini ....terimakasih

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s