Masyarakat Hukum Adat Berhak Membuka Hutan Ulayat

TanahMedan – Ketua Mahkamah Konstitusi Dr HM Akil Mochtar SH MHum mengatakan, mahudat (masyarakat hukum adat) berhak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Namun, kata Ali Mochtar, yang saat menjadi pembicara kunci dalam Lokakarya Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat untuk Mendukung Otonomi Daerah, bukan berarti masyarakat adat berhak mengelola hutan tanpa aturan pemerintah.

“MK mengharuskan pengaturan berbeda antara hutan negara dan hutan adat. Terhadap hutan negara, negara memiliki kewenangan penuh dan peruntukan, pemanfaatan, dan hubungan hukumnya. Sementara untuk hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat, yaitu hak ulayat dalam satu kesatuan wilayah masyarakat hukum adat,” katanya, pada acara yang digagas DPP Kerabat (Kerukunan Masyarakat Batak) dan didukung anggota DPRD Sumut Drs Tahan Manahan Panggabean MM, di Hermina Center Kampus UDA, Sabtu (6/7).

Di awal pemaparannya, Ali Mochtar menguraikan, jauh sebelum Negara Indonesia didirikan, masyarakat hukum adat telah terlebih dahulu ada dan dipraktikkan dalam sendi-sendi masyarakat. “Sejarah menunjukkan bahwa UUD 1945 disusun berakar dari pengalaman-pengalaman ketatanegaraan adat yang telah membumi dipraktikkan. Itu sebabnya, gagasan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat telah mengemuka sejak awal-awal pembahasan rancangan UUD di BPUPK,” ungkap Ali Mochtar.

Pengakuan

Dikatakan Mochtar, pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat disepakati dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, UUD 1945 sebelum perubahan telah memberi pengakuan dan penghormatan secara otomatis dan tanpa syarat konstitusional terhadap eksistensi masyarakat hukum adat.

Setelah perubahan pun, eksistensi masyarakat hukum adat tetap diakui, dihormati, dan dilindungi sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18B UUD 1945 ayat (2) yang menyatakan, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip negara.

Sejalan dengan itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga menyatakan, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, papar Ali Mochtar.

Sedangkan Prof Dr Bungaran Antonius Simanjuntak yang turut sebagai pemakalah lebih tegas mempertanyakan hak negara terhadap tanah ulayat. Dia mempertanyakan, kenapa konflik kepemilikan tanah masyarakat hukum adat terjadi di Sumut.

“Karena negara kurang memihak kepada masyarakat hukum adat, tetapi regulasi yang dibuatnya justeru sangat memfasilitasi masuk dan berkembangnya perusahaan investor asing di Indonesia. Orientasi sikap negara seperti ini karena dilandasi untuk mencari keuntungan ekonomi saja,” tandasnya.

Bungaran memberi saran, bila mengundang investor ke Indonesia, negara harus menyertakan masyarakat hukum adat untuk berunding, menentukan tanah dan hutan mana yang boleh diberikan sebagai Hak Guna Usaha (HGU).

Ketua DPP Kerabat Dr HP Panggabean SH MS dalam makalahnya berjudul “Usulan Aplikatif Penyusunan Perda Sumatera Utara Terhadap Peranan dan Wewenang Mahudat Mendukung Otonomi Daerah” memaparkan pengertian-pengertian tentang status hak Mahudat, di antaranya terkait otonomi daerah. (sug/rel)

Berikan Saran dan Informasi anda di Situs Nababan ini ....terimakasih

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s