DPR Setuju Jabatan Eselon III dan IV PNS Dihapus

Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk menghapus jabatan eselon III serta IV disambut positif anggota Komisi II DPR RI Mariani Akib Baramuli. Dengan mengurangi jabatan struktural, diyakini PNS akan lebih profesional karena tenaga fungsional yang akan dikembangkan.
“Saya setuju sekali dengan ide Kemenpan-RB untuk mengurangi jabatan struktural (eselon III dan IV)dan memperbanyak jabatan fungsional. Kalau terlalu banyak pejabat eselon, banyak PNS yang tidak ahli di bidangnya karena terlalu banyak pejabatnya,” tutur Mariani Akib Baramuli, di Gedung Senayan, Jumat (25/11).
Dia mencontohkan penempatan dokter ahli di jabatan strutural. Akibatnya, banyak rumah sakit yang kekurangan tenaga dokter ahli untuk melayani pasien.
“Saya lihat dokter ahli ditaruh di jabatan struktural. Bagaimana bisa fokus melayani pasien kalau disibukkan dengan jabatan. Dokter ahli yang jadi pejabat, kebanyakan lebih memilih tidak terlambat ketika rapat dengan atasannya, ketimbang melayani dulu pasiennya,” bebernya.
Untuk mencegah jangan sampai tenaga dokter kehilangan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, Mariani menyarankan agar dikembalikan ke jabatan fungsionalnya. “Saya mengimbau pemerintah untuk tidak menempatkan dokter ahli di jabatan struktural. Mereka harus ditempatkan pada fungsional agar tugas utamanya melayani masyarakat yang sakit dapat dijalankan,” tandasnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Menpan-RB Azwar Abubakar mengatakan, akan mengurangi eselonisasi di jabatan struktural. Jabatan eselon III dan IV yang nantinya dihapus, akan diganti dengan jabatan fungsional. (Metro/esy/jpnn)

6 pemikiran pada “DPR Setuju Jabatan Eselon III dan IV PNS Dihapus

  1. Dea

    Saya sangat setuju Eselon III & IV dihapus, karena selama ini adanya III & IV selain tidak efisien dalam kinerja juga dalam masalah anggaran. Semakin banyak jabatan struktural semakin besar pemborosan uang negara baik yang resmi dan tidak resmi, yang pasti makin banyak korupsi. Dalam hal kinerja banyak jabatan tersebut diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten dibidangnya, karena penilaian jabatan bukan dinilai dari kinerja tapi karena diangkat oleh pejabat diatasnya yang sifatnya subyektif.
    Apalagi makin panjang struktural makin mudah membuka peluang untuk saling lempar tanggung jawab, karena selama ini karena ada eselon dibawahnya sering pejabat menyerahkan tanggungjawab pada eselon dibawahnya maka tidak heran Eselon I dan II banyak yang tidak bekerja hanya tanda tangan dan jalan-jalan menghabiskan uang negara (SPPD)

    Suka

  2. setuju di hapus,, kemudian atur juga pembatasan perjalanan dinas pns, misal seorang pns 1 tahun maksimal 4 kali perjalanan dinas, 2 kali bimtek, 2 kali koordinasi & konsultasi, biar adil,

    Suka

  3. andi febrian

    sangat setuju!! dari pantauan saya banyak jabatan eselon IV cuma dibagi2kan oleh kepala SKPD untuk bals jasa politik bagi anak, ponakan dan sanak famili tim sukses kepala daerah..akibatnya banyak orang yg duduk di struktural tdk berkompeten di bidangnya. contoh : adik bupati yg insinyur duduk sebagai kabid Pemberantasan penyakit menular di dinkes kab.

    Suka

  4. sijuer kaone

    camat2 di kota2 ngurusin pembuatan akta tanah, mendingan kalo benar, tp sebaliknya bny yg ngaco bikin pusing warga, pd hal kerjaan yg lain bny yg hrs diurus. bukanya nyelesaikan masalah malah menjadikan bny masalah warga.

    Suka

Berikan Saran dan Informasi anda di Situs Nababan ini ....terimakasih

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s