Ditahan KPK, Syamsul Belum Bisa Dinonaktifkan Sebagai Gubsu

Jakarta – Kendati dalam masa penahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Syamsul Arifin tetap merupakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) yang sah. Sesuai dengan peraturan, pemberhentian sementara Syamsul Arifin sebagai kepala daerah hanya baru bisa dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan sebagai terdakwa.
Pengamat politik Universitas Sumatera Utara (USU) yang juga Direktur Rumah Politik Andalas Ahmad Taufan Damanik menyatakan, pemberhentian tetap Syamsul Arifin baru bisa dilakukan setelah keputusan pengadilan memutuskan Syamsul bersalah dalam kasus yang didakwakan kepadanya.

“Syamsul Arifin masih seorang Gubernur yang sah. Itulah prosedur administrasi pemerintahan kita berdasarkan undang-undang yang berlaku, suka atau tidak dengan segala konsekuensinya,” kata Ahmad Taufan Damanik kepada wartawan di Medan, Minggu (24/10).

Untuk sementara ini, kata Taufan, tugas yang mungkin diambilalih Wakil Gubernur Gatot Pujonugroho adalah fungsi mengordinasikan pemerintahan baik di kantor Gubernur mau pun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Langkah-langkah penyelamatan pemerintahan daerah ini bisa dilakukan wakil gubernur bersama-sama dengan sekretaris daerah.

“Namun pengambilalihan sebagian tugas ini pun juga dipastikan tidak akan berjalan mulus, mengingat wakil gubernur selama dua tahun pemerintahan tidak banyak dilibatkan dalam pemerintahan. Wakil Gubernur bahkan juga memerlukan waktu penyesuaian serta konsolidasi kekuatan politik dan birokrasi, termasuk bila nanti sudah ditetapkan sebagai pengganti sementara atau pengganti tetap,” kata Taufan.

Berkenaan dengan posisi Gatot yang merupakan kader PKS, Taufan juga menyatakan, tidak gampang bagi kader PKS ini melakukan konsolidasi kekuatan politik dan birokrasi, sebab PKS hanyalah kekuatan politik menengah di Sumatera Utara. Karena itu, Gatot Pujo Nugroho dan partainya membutuhkan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk akademisi, ulama dan para aktivis yang sebenarnya cukup mengapresiasi langkah dan kebijakan politik mereka selama ini.

Sementara untuk Golkar, peristiwa ini merupakan suatu pukulan yang cukup telak. Sangat jelas bahwa langkah politik Golkar menganulir “pemecatan” Syamsul Arifin sebelum ini dan bahkan memilihnya menjadi pimpinan partai di Sumatera Utara, adalah langkah keliru. Golkar akan menuai dua akibat sekaligus.

“Pertama, mereka akan ikut menanggung resiko citra buruk akibat kasus ini. Kedua, partai Golkar akan sulit memanfaatkan kekuasaan pemerintahan daerah untuk mendukung program politik mereka sebagaimana yang mereka harapkan ketika mereka menganulir dan menaikkan Syamsul jadi pimpinan,” katanya.

Ngaku Tak Ngerti Hukum

Rudi Alfonso anggota Tim Pengacara Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin mengaku kliennya tidak merasa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dituduhkan KPK. Sebab, Syamsul berdalih dirinya telah mengembalikan Rp 62 miliar yang diduga berasal dari APBD Kabupaten Langkat.

Saat Rudi menjelaskan bahwa UU Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan pengembalian uang tidak menghilangkan tindak pidananya, Syamsul berdalih dirinya tak mengerti hukum.

“Beliau bilang, saya tidak mengerti hukum. Kalian lah (pengacara) yang akan menjelaskannya nanti,” kata Rudi Alfonso seusai menemui Syamsul di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Timur, Sabtu (23/10).

Rudi enggan menanggapi pendapat bahwa ada upaya penggembosan Partai Golkar lewat kasus Syamsul ini. “Biar masyarakat yang menilai. Dari saya, murni dari sisi hukum saja. Saya tidak ingin mencampur adukan itu, karena itu urusan partai,” tandasnya.

Bagi Rudi, sangat manusiawi jika Syamsul kecewa berat atas penahanan ini. Namun, Rudi yakin Syamsul seorang pemimpin yang berjiwa besar dan mampu menerima ini.

Demi kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan terhadap tersangka Syamsul Arifin dalam kasus dugaan penyalahgunaan APBD Kab Langkat periode 2000-2007, dengan kerugian negara Rp 99 miliar. Syamsul resmi ditahan KPK di Rutan Kelas I Salemba Jakarta timur sejak Jumat (22/10/2010) malam. Penyalahgunaan APBD Kab Langkat diduga dilakukan Syamsul sewaktu masih menjabat Bupati Langkat selama dua periode, yakni sejak 1999 hingga 2007. (Metro/kmc/int) (dtc/int)

Satu pemikiran pada “Ditahan KPK, Syamsul Belum Bisa Dinonaktifkan Sebagai Gubsu

Berikan Saran dan Informasi anda di Situs Nababan ini ....terimakasih

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s