MK Sidangkan Pilkada Taput-Nababan

Mahkamah Konstitusi Sidangkan Pilkada Tapanuli Utara

Tarutung (Nababan)

Mahkamah Konstitusi, Senin (1/12) menggelar sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan sengketa pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Perkara No. 49/PHPU.D-VI/2008 ini dimohonkan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Taput, Ir Roy Mangotang Sinaga/Ir Djunjung Pangondian Hutauruk (Pemohon I) serta pasangan Samsul Sianturi/Drs Frans A. Sihombing, MM  (Pemohon II).
Dalam gugatannya, pemohon mempersoalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Taput (Termohon) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Taput Tahun 2008 yang dimenangkan pasangan nomor urut 1, Torang Lumban Tobing dan Bangkit Parulian Silaban, SE dengan perolehan 46.645 suara atau 34,13 persen dari jumlah suara sah.
SK KPUD yang hanya ditandatangani sendiri oleh Ketua KPU Taput dinilai tidak sah karena sebelumnya, DPRD Taput, Panwaslu Taput, dan KPUD Taput telah sepakat memvakumkan hasil penghitungan suara sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pemohon juga menilai tahapan pilkada menyimpang dari aturan hukum, dimana DPT ditetapkan oleh KPUD Taput sebelum Panwaslu Taput dibentuk/dilantik. Kedua, adanya penggantian, perubahan, penghapusan, penambahan dan pembuatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda dalam DPT oleh Bupati Taput incumbent.
Atas fakta tersebut, pemohon meminta majelis hakim Mahkamah Konstitutsi memutuskan, menyatakan sah Surat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara No. 170/1395/DPRD-TU/2008, tanggal 30 Oktober 2008, surat Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara No. 226/Panwaslu Pilkada/Taput/X/2008, surat KPUD Kabupaten Tapanuli Utara No. 2026/KPUD-TU/XI/2008, tanggal 5 November 2008, yang memvakumkan hasil perhitungan suara Pilkada Taput, tahun 2008 sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pemohon juga meminta majelis hakim memutuskan Surat Keputusan Nomor 25 Tahun 2008, tanggal 23 November 2008, dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara adalah prematur, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Terhadap isi petitum di atas, Hakim Anggota Panel, Arsyad Sanusi, menjelaskan bahwa MK tidak berwenang memeriksa surat-surat keputusan karena itu menjadi wewenang pengadilan tata usaha negara. Berdasarkan Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam sengketa pemilukada, “MK berwenang memeriksa sengketa selisih hasil rekapitulasi penghitungan suara pilkada,” jelas Ketua Panel Sidang, Akil Mokhtar.
Rencananya sidang lanjutan gugatan Pilkada Taput akan digelar hari ini, Rabu (3/12) pukul 15.00 WIB dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon sekaligus pemeriksaan bukti dan saksi. (Nababan)

Satu pemikiran pada “MK Sidangkan Pilkada Taput-Nababan

  1. lawan tempur

    bingung ya, sebenarnya hukum di negara kita ini seperti apa ya dan menurut hukum itu siapa yg berhak menentukan sah nya hasil pemilu, dan jika hasil pemilu dianggap ada sabotase siapa yg harus bertanggung jawab,dan bagimana seharusnya kekuatan MK, utk memituiskan sah tidaknya suatu pemilu , dan jika terbukti ada penyelwengan apa menuruit putsan MK apa masih pantas penyelenggara pemilu ada KPU, PANWASLU yang sebelumnya sdh GAGAL,l

Berikan Saran atau Informasi anda pada Situs Nababan ini ....terimakasih

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s