PONTIANAK

”Kegiatan Partai Demokrat berjalan normal sebagaimana Anda saksikan di Kalimantan Barat dan di daerah lain,” ujar Anas mengenai kondisi internal partai setelah Anas dikait-kaitkan dengan kasus korupsi. Anas mengungkapkan, sampai saat ini tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Partai Demokrat. ”Partai masih solid, tidak seperti yang diberitakan itu,” ujar Anas. (Kompas)

JAKARTA

Setelah dilakukan musyawarah, disepakati UMK Bekasi yakni untuk kelompok I sebesar Rp 1.491.000, kelompok II Rp 1.715.000, dan kelompok III Rp 1.849.000.

“Kesepakatan besaran UMK tersebut akan direkomendasikan oleh Bupati Bekasi kepada Gubernur Jawa Barat untuk ditetapkan sebagai UM Kabupaten Bekasi sebagai pengganti Keputusan Gubernur Jawa Barat sebelumnya sepanjang menyangkut UM Kabupaten Bekasi,” sebut Hatta, di Jakarta, Jumat (27/1/2012) malam.

Dengan adanya kesepakatan baru ini, kata Hatta, Gubernur Jawa Barat akan mencabut upaya banding terhadap putusan PTUN Bandung. Sementara itu, bagi perusahaan yang tidak mampu untuk memenuhi UMK seperti yang diputuskan, maka akan diberikan kelonggaran untuk menyampaikan permohonan penangguhan UMK kepada Gubernur Jawa Barat.

Hatta pun menyebutkan, serikat pekerja sepakat kejadian aksi buruh ini adalah yang pertama dan terakhir. Ini dilakukan demi menjaga suasana yang tetap kondusif dalam hubungan industrial dan menjaga iklim investasi dan daya saing industri Indonesia.

“Seberat apa pun pembahasan yang ada, haruslah tetap mengacu kepada dialog dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Apabila terjadi hal-hal yang melanggar hukum akan dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Hatta.

Selain itu, tambah Hatta, juga akan dilakukan pembahasan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Ini akan dilakukan dengan fact finding dan benchmark tentang pemberlakuan upah minimum yang berlangsung selama ini terkait dengan kepatuhan pemberi kerja melaksanakan upah minimum. (Kompas)

Ilustrasi

Anggota staf Divisi Anak dan Perempuan Yayasan Pusaka Indonesia, Mitra Lubis, Jumat (27/1/2012), mengatakan, selama tahun 2011, Pusaka memonitor telah terjadi 186 korban kekerasan terhadap anak di Sumut.

Sebanyak 78 anak di antaranya menjadi korban pencabulan, 58 korban penganiayaan, 29 korban pemerkosaan, selebihnya korban kekerasan berupa sodomi, incest, dan pembunuhan. Usia anak yang menjadi korban antara 13 dan 18 tahun.

Angka itu tak jauh berbeda jika dibandingkan dengan tahun 2010. Sebanyak 192 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Sumut, 77 anak di antaranya menjadi korban pencabulan.

“Ironisnya, yang menjadi pelaku dari tindakan kekerasan terhadap anak adalah orang terdekat, seperti tetangga dan keluarga. Sejatinya mereka inilah yang semestinya bagian terpenting dalam upaya memberikan perlindungan bagi anak,” papar Mitra.

Medan menjadi kota yang mendominasi terjadinya pencabulan dan kekerasan selama tahun 2011. Sebanyak 71 korban adalah anak Medan, 31 anak di antaranya korban pencabulan.

Kabupaten Deli Serdang di urutan kedua dengan jumlah korban mencapai 23 anak dan Kota Binjai sebanyak 19 korban.

Ketua Badan Pengurus Yayasan Pusaka Indonesia Edy Ikhsan mengatakan, persoalan anak menjadi korban kekerasan bukan persoalan hukum saja, melainkan juga perlu penanganan trauma pada anak pasca-kekerasan terjadi.

Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Sumut belum memiliki rumah aman bagi anak-anak korban kekerasan. (Kompas)

TARUTUNG- Isu pergantian sejumlah pejabat teras di Pemkab Taput dua minggu lalu terjawab sudah. Kamis (27/1) pukul 15.45 WIB, Wakil Bupati Taput Bangkit Parulian Silaban SE melantik lima pejabat Eselon II di Pendopo samping Rumah Dinas Bupati. Abang kandung Bupati sendiri Torang Lumbantobing (Toluto), Poltak Lumbantobing SH dilantik menjadi Kepala Dipenloka Taput.
Selama ini, Poltak Lumbantobing mengabdi di Pemkab Serdang Bedagai. Kemudian mengundurkan diri dan tanggal 2 Januari 2012 pindah ke Pemkab Taput sebagai staf Badan Perencanaan Daerah (Bapeda). Kemudian, diangkat menjadi Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (Dipenloka) Taput, menggantikan Ir James Simanjuntak MM.
Sementara James Simanjuntak sendiri dilantik menjadi staf ahli bidang Hukum dan Politik, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 821.22/04/K.BKD/I/2012. Ketiga pejabat lainnya yakni, Sahat Mangapul Sinaga SH dilantik menjadi Staf Sekretariat sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik. Kemudian, Drs Parsaoran Hutagalun dari Kepala Bapeda menjadi Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial, serta Osmar Silalahi SE dari Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial dilantik menjadi Kepala Bapeda.
Bupati Taput Torang Lumbantobing dalam sambutan yang dibacakan Wakil Bupati Bangkit Parulian Silaban mengatakan, pelantikan kelima pejabat Eselon II tersebut merupakan tindak lanjut surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/2739/BKD/III/2012 tertanggal 24 Januari 2012.
Tentang konsultasi pengangkatan pejabat struktural Eselon II dengan mempedomani UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 130 ayat 2 berbunyi, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan Eselon II pada pemerintahan daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota setelah berkonsultasi kepada Gubernur.
“Pejabat struktural Eselon II yang dilantik merupakan promosi jabatan. Juga penyegaran dalam jabatan. Sebab, ada pejabat yang memasuki masa usia pensiun,” kata Toluto.
Mutasi dalam jabatan, katanya, dilakukan agar tidak terjadi satgnasi dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Bagi seorang PNS, mutasi seperti ini merupakan hal biasa dan sering terjadi. Seperti yang kita sebutkan tadi. Upaya penyegaran. Ini akan terus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan guna mencapai tujuan yang lebih optimal dalam SKPD.” paparnya.
Menurutnya, jabatan sebuah kepercayaan yang diberikan tidak hanya dari atasan. Tetapi juga merupakan amanah dari Tuhan. Untuk itu, kepada pejabat yang baru dilantik, diimbau benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai “pelayan” masyarakat.
“Kepada saudara yang baru dilantik diharapkan bisa memegang dan menjalankan kepercayaan tersebut,” tandasnya. (Metro/bl/des)

JAKARTA

Sikap tersebut akan mendorong para guru terus menjalankan perannya sebagai pendidik yang bertanggung jawab mencetak generasi unggul. Para guru jangan terjebak pada kepentingan kelompok, apalagi menjadi partisan. Hal tersebut justru akan merugikan dan cenderung melecehkan profesi guru.

Dengan independensi dan profesionalitas tinggi, menjadikan guru berpikir jernih, dan mengedepankan kepentingan pembangunan dunia pendidikan nasional. Karena hanya dengan pendidikan yang maju, mampu mengubah suatu bangsa tertinggal menjadi unggul.

“Jika ada pelaksanaan pilkada, guru hendaknya pada posisi independen. Dan, saya ingatkan agar jangan ada pihak-pihak tertentu yang menyeret para guru menjadi partisan atau memolitisasi untuk kepentingan kelompok tertentu. Para guru hendakanya berpikir jernih dengan memilih pemimpin atau kepala daerah yang peduli atau berpihak pada dunia pendidikan dan masa depan guru,” tegas Marzuki, sebagaimana dikutip dalam siaran pers Humas Pemprov Jawa Barat, melalui surat elektonik, Jumat (27/1/2012) pagi.

Ketua DPR mengungkapkan hal itu saat menyampaikan sambutan Pembukaan Konferensi Kerja Nasional IV PGRI masa Bakti XX tahun 2008-2013, di Savoy Homan, Jalan Asia Afrika, Bandung, Kamis malam.

Hadir dalam acara itu antara lain Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanegara, Kepala Bareskrim Polri Komjen Sutarman, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistiyo, dan Ketua PGRI Jawa Barat Edi Permadi.

Sementara Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, di hadapan ratusan guru, memuji tugas mulia para guru dan mengingatkan guru adalah pihak yang layak dihormati setelah orangtua kita. Hal itu tidak berlebihan mengingat perannya sebagai pihak yang bertanggung jawab menghadirkan generasi unggul.

“Kaisar Hirohito saat siuman dari pingsan akibat ledakan bom atom Perang Dunia II, yang pertama diucapkan adalah soal keberadaan para guru. Kaisar Jepang itu menanyakan berapa jumlah guru yang tersisa. Hal itu menunjukkan bahwa untuk membangun kembali bangsa Jepang yang hancur, Kaisar membutuhkan para guru. Karena hanya oleh guru, maka hadir generasi yang mampu membangun masa depan yang lebih baik,” katanya yang disambut meriah hadirin. (Kompas)