Anas Dituntut 15 Tahun Penjara, Bayar Uang Pengganti Rp94 M dan 5,2 Juta Dolar AS

Jakarta - Anas Urbaningrum dituntut hukuman 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsidair 5 bulan kurungan. Jaksa KPK meyakini mantan Ketum Partai Demokrat ini terbukti melakukan korupsi dan pidana pencucian uang.

“Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Anas Urbaningrum terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang,” ujar jaksa KPK Yudi Kristiana membacakan surat tuntutan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (11/9).

Jaksa KPK meyakini Anas ikut mengupayakan pengurusan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, proyek di perguruan tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas dan proyek-proyek pemerintah lainnya dengan pembiayaan APBN yang dikerjakan Permai Group.

Selengkapnya

Kejari Tarutung SP3-kan Kasus Tersangka Mantan Sekdakab Humbahas

Humbahas  - Dinyatakan belum cukup bukti, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarutung mengeluarkan surat pemberitahuan pemberhentian pemeriksaan (SP3) terhadap kasus dugaan korupsi dana panjar Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Sekdakab) Humbang Hasundutan (Humbahas) sekira Rp1,2 miliar tahun anggaran 2006, dengan tersangka mantan Sekdakab Martuaman Silalahi (MS), tertanggal 17 Februari 2014.

Hal tersebut disampaikan Kajari Tarutung melalui Plt. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Mitrowadi Tamba SH saat ditemui SIB di ruang kerjanya, Selasa (10/6).

Mitrowadi menegaskan, dikeluarkannya SP3 tersebut sudah sesuai dengan amanat KUHAP, yakni memberikan kepastian hukum kepada semua orang, termasuk kepada mantan Sekdakab Humbahas MS. Dari hasil kajian yang mereka lakukan, untuk kasus tersebut pihaknya belum bisa menemukan cukup bukti untuk melanjutkan penyidikannya. Sehingga disepakati untuk mengeluarkan SP3-nya dan sudah dilaporkan kepada Kajatisu termasuk kepada tersangka MS.

Kasi Datun yang merangkap Plt Kasi Pidsun Kejari Tarutung itu menyampaikan, jika suatu saat nanti pihaknya ada menemukan atau mendapatkan bukti permulaan yang baru yang akurat atas kasus tersebut, tidak tertutup kemungkinan kasus itu bisa digelar dan dibuka kembali. Selengkapnya

Putusan MK soal Hutan Adat Tak Terlaksana…

MKPutusan Mahkamah Konstitusi terkait hutan adat tak terlaksana di lapangan. Persoalan data terkait hutan adat pun mengemuka. Padahal, putusan MK tersebut seharusnya bisa menjadi terobosan untuk menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.

“Pemerintah tidak memiliki data. Pemilik hutan (adat) tidak ada,” kecam perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Noer Fauzi Rachmansaat diskusi Forest Asia Summit 2014, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (5/5/2014).

Pada 16 Mei 2013, MK memutuskan hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Putusan ini dinilai mengisyaratkan masyarakat hukum adat secara otomatis memiliki hak sebagai pemilik hutan adat. Namun, pada praktiknya Negara masih mengklaim hutan adat sebagai bagian dari hutan negara.

Selengkapnya

Hati-hati Menggunakan HP, Bisa Dibui karena Kirim Pesan Cabul

HPJakarta - Hati-hati dengan HP Anda. Mungkin ini pesan tersirat dari Mahkamah Agung (MA) saat mengadili Subagyo dan Saiful Dian Effendi. Keduanya dipenjara karena mengirimkan pesan bermateri cabul dan porno lewat HP-nya.

Dalam catatan, Rabu (26/2/2014), Saiful mengirimkan perkataan cabul, jorok dan porno kepada beberapa nomor di handphone-nya pada awal 2011. Semua yang dia kirimi adalah perempuan, salah satunya Adelian Ayu Septiana. Isi SMS seronok tersebut membuat Adel merasa risih dan dilecehkan. Apalagi SMS dikirim berkali-kali. Adel pun melaporkan hal ini ke polisi.

Saiful pun dihukum 10 bulan penjara, baik oleh pengadilan tingkat pertama hingga tingkat kasasi. Saeful dikenakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Di kasus Subagyo, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Lamongan, Jawa Timur, juga mengirimkan materi yang berkonten porno. Yaitu mengirim foto alat kelaminnya ke perempuan guru TK, CS pada 2011. Baik Saeful dan Adel sama-sama dihukum 10 bulan penjara. Selengkapnya

Banding, Hukuman Irjen Djoko Susilo Diperberat Jadi 18 Tahun

JokoJAKARTA - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo dari 10 tahun penjara menjadi 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Djoko juga diperintahkan membayar uang pengganti senilai Rp 32 miliar subsider lima tahun penjara.

PT DKI juga mencabut hak Djoko untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Pengadilan juga memerintahkan semua barang bukti yang telah disita dirampas untuk negara.

Putusan itu dijatuhkan majelis banding dalam sidang terbuka, Rabu (18/12/2013), yang dipimpin oleh Roki Panjaitan (hakim ketua) didampingi dengan empat hakim anggota, yaitu Humuntal Pane, M Djoko, Amiek, dan Sudiro. Selengkapnya

Dari 4,5 Tahun, MA Perberat Vonis Angie Jadi 12 Tahun

AngeJAKARTA — Mahkamah Agung memperberat hukuman mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh alias Angie, terkait kasus korupsi Kementerian Pendidikan Nasional serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mantan Puteri Indonesia itu divonis 12 tahun penjara dan hukuman denda Rp 500 juta dari vonis sebelumnya 4 tahun 6 bulan.

Selain itu, seperti dikutip Harian Kompas, Kamis (21/11/2013), majelis kasasi juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp 12,58 miliar dan 2,35 juta dollar AS (sekitar Rp 27,4 miliar). Sebelumnya, baik Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tidak menjatuhkan pidana uang pengganti.

Selengkapnya

Vonis Djoko Susilo Belum Timbulkan Efek Jera

JokoJakarta — Vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kepada Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Inspektur Jenderal (Pol) Djoko Susilo dinilai terlalu ringan. Vonis penjara 10 tahun dan denda Rp 500 juta subsider kurungan 6 bulan, belum akan memunculkan efek jera.

“Harusnya (vonis) lebih maksimal, sesuai tuntutan jaksa atau lebih berat,” kata Pengamat antikorupsi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril saat dihubungi Kompas.com dari Jakarta, Rabu (4/9/2013). Dia menjelaskan, vonis seharusnya lebih berat atau bahkan melebihi tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus Djoko termasuk besar dan Djoko dikenakan dakwaan berlapis, yakni korupsi dan pencucian uang. Selengkapnya

Previous Older Entries

Julienaba2n's Blog

Just another WordPress.com weblog

Patar Nababan

Jadikan Hidup Anda Berarti

Generasi Nababan

Berbagi Tips, Motivasi, Info dan Adat Istiadat Nababan, Berita dan Bisnis Online

veronik4nababan

The greatest WordPress.com site in all the land!

Matt on Not-WordPress

Stuff and things.

SMK NEGERI 1 MUARA TAPANULI UTARA

*** Visi : " Mencerdaskan anak bangsa secara utuh berdasarkan tujuan pendidikan nasional". *** *** Misi : " Menciptakan lulusan yang unggul, berbudaya, produktif, profesional, siap kerja dan berjiwa enterpreneurship". ***

SMK 1 HKBP SIPOHOLON TAPANULI UTARA

" Mencerdaskan anak bangsa secara utuh berdasarkan kasih Kristus (Indonesia)"

nickoai

Photography and Articles

BORSAK MANGATASI NABABAN

"HORAS MARTONGGO TOE OPPOENG MOELADJADI NABOLON, ASA DONGANI AHOE DIDJOLO, DONGANI AHOE DI POEDI ASA TALOE AHOE MARALOHON DONGAN, MONANG MARALOHON MOESOE, ASA TABOE-TABOE SITARAPOELLANG SIANI DALANNA RO TOESI DALAN NASOEMOEANG", Alamat Redaksi : PH3 (Par-Huta Huta Hian) Paranjoan, Lumbantongatonga, Siborongborong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Indonesia

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 40.381 pengikut lainnya.