DPR Setuju Jabatan Eselon III dan IV PNS Dihapus
26 Nov 2011 3 Komentar
Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk menghapus jabatan eselon III serta IV disambut positif anggota Komisi II DPR RI Mariani Akib Baramuli. Dengan mengurangi jabatan struktural, diyakini PNS akan lebih profesional karena tenaga fungsional yang akan dikembangkan.
“Saya setuju sekali dengan ide Kemenpan-RB untuk mengurangi jabatan struktural (eselon III dan IV)dan memperbanyak jabatan fungsional. Kalau terlalu banyak pejabat eselon, banyak PNS yang tidak ahli di bidangnya karena terlalu banyak pejabatnya,” tutur Mariani Akib Baramuli, di Gedung Senayan, Jumat (25/11).
Dia mencontohkan penempatan dokter ahli di jabatan strutural. Akibatnya, banyak rumah sakit yang kekurangan tenaga dokter ahli untuk melayani pasien.
“Saya lihat dokter ahli ditaruh di jabatan struktural. Bagaimana bisa fokus melayani pasien kalau disibukkan dengan jabatan. Dokter ahli yang jadi pejabat, kebanyakan lebih memilih tidak terlambat ketika rapat dengan atasannya, ketimbang melayani dulu pasiennya,” bebernya.
Untuk mencegah jangan sampai tenaga dokter kehilangan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, Mariani menyarankan agar dikembalikan ke jabatan fungsionalnya. “Saya mengimbau pemerintah untuk tidak menempatkan dokter ahli di jabatan struktural. Mereka harus ditempatkan pada fungsional agar tugas utamanya melayani masyarakat yang sakit dapat dijalankan,” tandasnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Menpan-RB Azwar Abubakar mengatakan, akan mengurangi eselonisasi di jabatan struktural. Jabatan eselon III dan IV yang nantinya dihapus, akan diganti dengan jabatan fungsional. (Metro/esy/jpnn)

Nov 28, 2011 @ 05:27:48
Setuju, usul yg mdh2an dilandasi dg niat yg baik
Feb 25, 2012 @ 09:12:00
camat2 di kota2 ngurusin pembuatan akta tanah, mendingan kalo benar, tp sebaliknya bny yg ngaco bikin pusing warga, pd hal kerjaan yg lain bny yg hrs diurus. bukanya nyelesaikan masalah malah menjadikan bny masalah warga.
Mar 29, 2012 @ 02:01:48
sangat setuju!! dari pantauan saya banyak jabatan eselon IV cuma dibagi2kan oleh kepala SKPD untuk bals jasa politik bagi anak, ponakan dan sanak famili tim sukses kepala daerah..akibatnya banyak orang yg duduk di struktural tdk berkompeten di bidangnya. contoh : adik bupati yg insinyur duduk sebagai kabid Pemberantasan penyakit menular di dinkes kab.